Kereta Cepat Di Kritik? Indonesia Bakal Jadi Negara Pertama di ASEAN Punya Kereta Cepat

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini menuai kontroversi di tengah berbagai persoalan. Mulai dari soal pembengkakan biaya hingga berbagai persoalan yang menghadang.

Pembengkakan biaya yang terjadi diprediksi dalam rentang US$ 1,3 Miliar sampai US$ 1,6 miliar atau setara Rp 18,3 triliun sampai Rp 22,5 triliun dengan kurs Rp 14.100 per 1 US$. Awalnya proyek ini dipatok senilai US$ 6,07 miliar, namun karena keterlambatan penyelesaian diperkirakan biaya proyek bengkak mencapai US$ 7,9 miliar atau Rp 113,1 triliun.

Presiden Joko Widodo lantas membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) untuk menyelesaikan proyek ini. Bahkan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) 93 Tahun 2021, pemerintah pun turun tangan untuk membantu pembiayaan proyek. Dana yang saat ini sudah dikantongi KCIC sebesar Rp 4,3 triliun, yang akan digunakan untuk menyetor modal awal proyek tersebut.

Proyek ini sendiri ditargetkan beroperasi komersial pada akhir 2022. Namun, proyek ini harus sudah bisa melakukan uji coba pada November tahun depan.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung diprediksi bakal membawa banyak manfaat bagi sektor perekonomian. Meningkatkan daya saing Indonesia di mata global adalah salah satunya. Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia Piter Abdullah mengatakan ada banyak pembangunan infrastruktur baru yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Manfaat terbesar dari pembangunan itu justru baru akan dirasakan masyarakat lama setelah proyek rampung dan beroperasi. 

"Infrastruktur itu salah satu syarat untuk kita membangun daya saing. Dengan adanya kereta cepat, seperti juga jalan tol, maka ada kemudahan yang bisa berdampak baik untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Piter. 

Piter mengatakan bahwa dengan harga tiket antara Rp 250.000 sampai Rp 350.000 dan perjalanan sekitar 30 menit sampai dengan 40 menit, layanan ini akan meningkatkan efisiensi investor dan pelaku usaha. Menurut dia, proyek ini memang digagas untuk meningkatkan efisiensi bisnis.

“Hal itu tercermin dari dipindahkannya stasiun terakhir yang awalnya berada di Tegalluar ke Stasiun Padalarang,” tambah Piter. 

Nantinya, PT Kereta Api Indonesia akan menyiapkan kereta penghubung antara Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung, sehingga penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung tak perlu bermacet-macetan menuju pusat Kota Kembang.

Selain itu, kereta cepat juga akan diintegrasikan dengan LRT di Stasiun Halim.

Di mana nantinya melalui stasiun ini kereta cepat akan membuka koridor hunian baru, seperti di Karawang, untuk kaum millenial yang perlu perumahan murah namun dengan akses yang bagus ke pusat kota.

Selain itu, kereta cepat Jakarta-Bandung juga menjadi ikon kebanggaan Indonesia karena menjadi yang pertama di kawasan Asia Tenggara, yang secara tidak langsung menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

“Banyak pembangunan infrastruktur baru yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Manfaat dari pembangunan itu, dirasakan masyarakat setelah beberapa lama dibangun dan dioperasikan,” katanya.

Masifnya pembangunan infrastruktur suatu negara akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebab, serapan tenaga kerja tercipta saat proyek berlangsung, hingga penggunaan infrastruktur itu pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Manfaat pembangunan infrastruktur itu, termasuk juga dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Meski pun, dampaknya memang tidak serta merta langsung terasa.

Saat ini banyak pembangunan infrastruktur baru yang digencarkan Pemerintah, tapi manfaatnya belum bisa dirasakan secara langsung. Namun, tanpa disadari, infrastruktur itu akan sangat bermanfaat di masa depan. 

Proyek transportasi publik memang dibutuhkan untuk memperlancar arus pergerakan manusia atau barang. Semakin besarnya perekonomian suatu negara, semakin besar pula kebutuhan transportasi yang terpadu.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan menjadi ajang transfer pengetahuan dan teknologi bagi sumber daya manusia di bidang konstruksi dalam negeri.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, Sejak awal pembangunan, proyek KCJB membawa banyak teknologi dan metode-metode baru di bidang konstruksi. Hal ini otomatis akan memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi perencana pembangunan maupun pelaksana untuk perancangan metode kerja di proyek di Indonesia selanjutnya.

Salah satu transfer teknologi dan pengetahuan yang terjadi dari China ke Indonesia melalui proyek KCJB adalah penerapan metode Cast in Situ untuk full span girder.

Menurut Dwiyana, meski metode Cast in Situ adalah metode yang telah diterapkan di Indonesia, namun Cast in Situ girder full span sekaligus seperti yang diterapkan di proyek infrastruktur darat ini adalah yang pertama di Indonesia.

Dwiyana memastikan bahwa metode Cast in Situ untuk full span girder sepanjang 32 meter ini dilakukan sesuai dengan standar kualitas tinggi dan persyaratan desain struktur kereta cepat.

"Cast in Situ adalah metode cor ditempat langsung 1 span penuh. Metode Cast in Situ sendiri sudah sering dilakukan di Indonesia, namun biasanya tidak sekaligus. Yang sudah ada, misalnya dicor, dilakukan bertahap atau segmen per segmen (tidak sekaligus). Bisa dibayangkan, yang di proyek KCJB ini langsung jadi full 1 span, dengan panjang girder 32 meter. Sehingga ini yang membedakan dengan metode Cast in Situ yang sudah ada," ujarnya.

Dalam praktiknya, Wijaya Karya (WIKA) selaku kontraktor lokal dalam konsorsium kontraktor KCJB melakukan pengembangan dari pengalaman pada proyek-proyek sebelumnya serta menyerap teknologi dan metode konstruksi dari Casting Yard #1 DK28 Sinohydro.

Berbekal pengalaman dan serapan pengetahuan dari kontraktor China, Wijaya Karya melakukan pengembangan metode Cast in Situ untuk dapat dilaksanakan secara full span dan sekaligus. Kontraktor Wijaya Karya bertanggung jawab pada pembuatan 137 full span box girder di proyek KCJB.

Selain itu, menurut dia, alih pengetahuan juga terjadi pada proses Girder Erection dari masing-masing Casting Yard, yang merupakan tempat pembuatan girder box precast.

Meski serah terima teknologi tidak secara langsung, namun melalui pelibatan tenaga kerja lokal secara langsung, metode perencanaan dan kerja dari Proyek KCJB yang inovatif pun dapat dipelajari.

"Metode kerja inovatif pada proses Girder Erection di Proyek KCJB ini memberikan percontohan bagaimana pembangunan infrastruktur publik di jalur sibuk tetap dapat berjalan tanpa menghambat aktivitas masyarakat di sekitarnya," kata Dwiyana.

Selanjutnya, transfer teknologi juga terjadi dalam pengerjaan slab track, yaitu bantalan rel kereta yang berbentuk pelat yang berfungsi meneruskan beban dari atas secara merata.

Slab track atau bantalan rel yang digunakan dalam proyek KCJB ini berbeda dengan bantalan rel untuk kereta pada umumnya. Karena di cor beton, slab track ini tidak memerlukan bebatuan ballast di sepanjang rel dan minim perawatan.

Sama seperti pengerjaan dengan Cast in Situ, pengerjaan slab track untuk trase KCJB ini dilakukan dengan melibatkan langsung SDM Indonesia dari WIKA, setelah sebelumnya mendapat pengarahan dan training langsung dari SDM Tiongkok yang dimiliki oleh PT Sinohydro.

7 Tahun Pemerintahan Jokowi, Mayoritas Masyarakat Mengaku Puas

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, publik makin puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di bidang ekonomi dalam dua tahun pemerintahannya. Bahkan, tingkat kepuasan Jokowi-Ma'ruf di bidang tersebut meningkat dibandingkan enam bulan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf di bidang ekonomi mencapai 58,7% pada Oktober 2021. Persentase itu naik dari enam bulan sebelumnya yang sebesar 57,8%. 

Peningkatan tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi saat pandemi virus corona Covid-19 sudah berada di jalurnya. Membaiknya kepuasan publik tersebut juga tak lepas dari pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% (yoy) pada kuartal II-2021.

  

Adapun, Litbang Kompas melakukan survei terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia pada 26 September-9 Oktober 2021. Survei ini menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. 

Sedangkan, Survei Indikator Indonesia menunjukkan, sebanyak 63,2% responden puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Angka ini mencakup 53,9% cukup puas dan 9,3% sangat puas. 

  

Peningkatan angka kepuasan terhadap kinerja Jokowi ini merupakan yang pertama setelah mengalai penurunan sejak Juli 2019. Jika dibandingkan dengan survei Juli 2021, kepuasan terhadap kinerja Jokowi naik 4 poin dari 59%.   

Sementara responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 35,3%. Rinciannya, sebanyak 29,5% kurang puas dan 5,8% tidak puas sama sekali. Responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 1,5%. 

Jokowi memimpin pemerintahan tidak sendiri, ia dibantu dengan wakilnya, Maruf Amin pada periode kedua kepemimpinannya. Namun responden yang mengaku tidak puas dengan kinerja Maruf Amin lebih mendominasi, yaitu sebanyak 36,4% kurang puas dan 16,5% tidak puas sama sekali. 

Adapun yang menjawab puas sebanyak 43,3%. Rinciannya sebanyak 39% cukup puas dan 4,2% sangat puas. 

Indikator melakukan survei tersebut terhadap 1.220 responden di 34 provinsi pada 2-7 September 2021. Tingkat toleransi kesalahan (margin of error) dalam suvei ini sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Di lain pihak, Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) juga menunjukkan, mayoritas responden puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Angkanya melebihi 65 persen.  

menurut Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas, SMRC mencatat 68,5 persen masyarakat Indonesia sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi, yang kurang atau tidak puas hanya akumulasinya 29 persen. 

Bila dirinci, terdapat 11,8 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi, cukup puas (56,7 persen), kurang puas (23,5 persen), tidak puas sama sekali (6 persen), dan tidak tahu atau tidak jawab (2 persen). 

Menilik tren sepanjang 2019-2021, Sirojudin menyebutkan, situasi pandemi Covid-19 tidak terlalu berdampak pada kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi secara umum. 

Dua tahun kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) telah memberi kepuasan publik. 

Dalam survei itu, kinerja bidang pertahanan keamanan (hankam) mendapat rapor hijau dibandingkan dengan beberapa sektor lain. 

Sebanyak 61,3% responden menyatakan kinerja bidang keamanan baik/sangat baik. Sementara, responden yang menyatakan sedang sebanyak 24,2%, yang menyatakan buruk/sangat buruk sebanyak 11,8%, dan yang menyatakan tidak tahu/tak menjawab 2,4%. 

Hasil ini meningkat dibandingkan survei September 2019, sebelum Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Kala itu, hanya 60,4% responden yang menilai kinerja bidang hankam baik/sangat baik. 

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, kepuasan publik terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak lepas dari kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) di bawah komando Prabowo Subianto. 

Khairul berpendapat, kinerja Prabowo banyak menyelesaikan persoalan-persoalan pertahanan keamanan memuaskan. 

Kementerian Pertahanan di periode kedua Jokowi pun dianggap lebih serius dari periode sebelumnya. 

"Misalnya terkait modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan). Kita bicara juga tentang bagaimana menyempurnakan sistem keamanan semesta dengan direalisasikannya komponen cadangan (komcad)," ucapnya di Jakarta. 

Khairul menjelaskan, banyak hal yang dikerjakan pemerintah di bidang pertahanan yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh pemerintah. 

Bidang yang juga mulai diseriusi adalah soal bagaimana membangun basis-basis cadangan logistik strategis CLS, sambungnya. 

Kemhan kini sedang membangun cadangan logistik strategis melalui Program Lumbung Pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah dengan membudidayakan tanaman singkong dengan target lahan sebesar 30.000 ha pada 2020-2021. 

Masalah-masalah tersebut, menurut Khairul, tidak masuk dalam program pemerintah di bidang hankam pada periode sebelumnya. 

Negara, sebelumnya dinilai hanya fokus mengurusi alutsista sehingga lupa pada aspek penting lainnya dalam pertahanan negara, yaitu SDM dan logistik. 

"Kita sebelumnya berkutat pada isu modernisasi alutsista sehingga lupa menyiapkan soal sumber daya manusia dan soal logistik. Ini sekarang, dua tahun terakhir ini, kita lihat wacananya sudah beragam," tandasnya.

Adapun hasil survei dari Center for Political Communication Studies (CPCS)

Sebanyak 61,7 persen dari total 1.200 responen mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 

Temuan itu, menurut Direktur CPCS Tri Okta, menunjukkan dukungan publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang pada Rabu memasuki tahun kedua. 

Bersama dengan berangsur pulihnya pandemi COVID-19 di Tanah Air, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi cukup tinggi mencapai 61,7 persen,” kata Tri dalam keterangan tertulis. 

Tri menyebutkan sekitar 33,5 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara 4,8 persen menjawab tidak tahu atau memilih tidak menjawab pertanyaan. 

Tri berpendapat tingginya angka kepuasan terhadap Jokowi-Ma’ruf disebabkan salah satunya oleh kinerja pemerintah menanggulangi pandemi. 

“Pascagelombang kedua yang puncaknya berlangsung pada Juli 2021, kasus aktif COVID-19 mulai turun,” kata Tri Okta. 

Ia menerangkan situasi itu kemudian mulai membaik ditandai dengan turunnya level pembatasan di berbagai kota dan kabupaten, termasuk di DKI Jakarta. 

“Pemerintah harus mempertahankan momentum pemulihan pandemi ini untuk memperbaiki ekonomi dengan tidak mengurangi kesiagaan atas prediksi bakal munculnya gelombang ketiga pada akhir tahun,” papar Tri Okta. 

Karena itu, ia mendorong pemerintah konsisten mengejar target vaksinasi 2 juta dosis per hari dan tetap menjaga penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat. 

Di samping itu, Direktur CPCS meminta pemerintah memperhatikan berbagai keberatan dan kritik warga terhadap kebijakan. Alasannya, keterbukaan terhadap kritik merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kinerja. 

CSPS menggelar survei mengenai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pada 5-15 Oktober 2021. 

Survei yang melibatkan 1.200 responden itu dilakukan lewat wawancara tatap muka dengan metode pemilihan acak. Para responden itu tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi kepuasan kepemimpinan presiden Jokowi ialah

Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang kian membaik, setelah sebelumnya gelombang kedua menghantam pasca-Lebaran lalu. Pada puncaknya bulan Juli lalu penambahan kasus harian mencapai 50 ribuan, kini sudah turun jauh di bawah 1.000 kasus per hari. 

Kasus aktif sebagai indikator pasien positif atau yang sedang dirawat juga sudah berada di bawah 20 ribu. Pemerintah telah banyak melonggarkan kegiatan masyarakat, termasuk di ibu kota yang telah turun ke status PPKM level 2. 

Sebanyak 9 kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali berhasil masuk ke PPKM level 1 dan 54 lainnya berada di level 2. Sudah tidak ada lagi daerah yang berada pada level 4 di wilayah yang kerap menjadi episentrum Covid-19 tersebut.  

Seiring pulihnya Pandemi Covid-19, temuan survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 61,7 persen.  

Masih tingginya kepuasan tersebut menunjukkan dukungan publik terhadap kebijakan Jokowi dalam menangani pandemi dan dampak sosial-ekonominya.