Kamis, 23 Desember 2021
Juru Selamat Itu Bernama Minamino - Profil Takumi Minamino
Selasa, 30 November 2021
Momen Jokowi Rayu Basuki Beli Sepatu Kuning buat Motoran
“Ya benar, Pak. Nanti saya naik motor warna kuning ya,” kata Basuki. Setelah itu, Presiden dan Menteri Basuki mencoba sepatu bot yang telah dipilih oleh keduanya.
Setelah membeli sepatu bot dan baju batik, Presiden, Menteri PUPR, Mensesneg, dan Bupati Trenggalek meninggalkan Kantor Pengelola Bendungan Tugu. Tampak Menteri PUPR menenteng sepatu yang dipilihnya, bahkan saat foto bersama pun masih menenteng sepatu. Selain meresmikan bendungan, Jokowi juga meninjau lahan pertanian di Desa Buluagung, Kecamatan Karangan, Trenggalek.
Presiden Jokowi disambut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek. Dalam kegiatan tersebut, Jokowi juga melakukan olah kawasan lahan pertanian dengan menggunakan peralatan pertanian. Presiden juga menjajal menanam padi menggunakan mesin, maupun manual hingga berdialog dengan sejumlah petani pemilik lahan.
Senin, 15 November 2021
Adian Napitupulu Bicara Sabotase Kebakaran Tangki Pertamina Jelang Pemilu
Jumat, 12 November 2021
JOKOWI MENGAKU KESULITAN Usai Jajal Sirkuit Mandalika Karena Banyak Tikungan Tajam
"Saya kira banyak tikungan yang tajam sekali, di sini kan ada 17 titik tikungan yang saya kira semuanya sulit untuk saya," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/11/2021).
Menurut Jokowi, trek Sirkuit Mandalika sangat sulit. Kendati demikian, Jokowi meyakini trek Sirkuit Mandalika mudah bagi pembalap profesional.
"Kalau untuk pembalap mungkin nggak ada masalah, tapi untuk saya sangat sulit," ungkapnya.
Jokowi hari ini menjajal Sirkuit Mandalika menggunakan motor berwarna hijau 'R I 1'. Sebelum menjajal sirkuit, Jokowi terlebih dahulu meresmikan sirkuit yang akan digunakan untuk perlombaan balap kelas dunia.
"Sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 kilometer, dengan teknologi aspal terbaru, stone mastic asphalt (SMA), juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP," kata Jokowi.
"Saya kira ini sebuah perhelatan besar yang setiap tahun terus akan diadakan di Sirkuit Mandalika dan itu dipastikan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB," ungkapnya.
"Ya ini kan dicoba dululah, World Superbike dicoba, nanti MotoGP dilaksanakan, kita evaluasi, baru kita akan ke arah mana akan kelihatan nanti," lanjut Jokowi.
Turut hadir dalam acara peresmian Sirkuit Mandalika antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dan Direktur Utama ITDC Abdulbar Mansoer.
Kamis, 11 November 2021
Kerennya Presiden Jokowi Menjajal Sirkuit Mandalika
Senin, 08 November 2021
Kesal Disudutkan gara-gara Liverpool Kalah, Klopp: Saya Bukan Anak Anjing Kalian!
5 Pemain Liverpool Yang Tampil Buruk Kontra West Ham
4 Fakta Mengerikan West Ham United Usai Tekuk Liverpool
Minggu, 24 Oktober 2021
Ketika Jan Ethes Sudah Tidak Sabar Untuk Masuk Sekolah
Jan Ethes Srinarendra mengaku sudah tidak sabar ingin masuk sekolah, mengikuti pembelajaran tatap muka (TPM). Keinginan putra sulung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu disampaikan oleh sang ibu, Selvi Ananda kepada sejumlah wartawan di Joglo Rumah Dinas Loji Gandrung.
Menurut Selvi, Ethes saat ini sudah tidak sabar untuk bertemu teman-temannya di sekolah. Berbagai persiapan pun dilakukan, di antaranya dengan membiasakan memakai masker ditambah face shield saat berada di ruang kelas nanti.
"Dia sudah nanya terus. Anaknya semangat, senang banget mau sekolah. Semogalah minggu depan atau dua minggu lagi," ujar Selvi.
Menurut Selvi, anak-anak saat ini sudah cukup memahami dan terbiasa untuk menjalankan protokol kesehatan. Terutama dalam mengenakan masker.
"Persiapannya kita selalu mengingatkan agar memakai masker, karena sekarang sedang ada virus. Dan Alhamdulillah sekarang anaknya sudah terbiasa sih," ujarnya.
Putri Solo 2010 itu mengungkapkan, selama pandemi Ethes yang duduk di TK Besar itu mendapatkan pelajaran tambahan dari guru khusus yang didatangkan ke rumah.
"Dia ada les, karena kan sudah vakum lama banget. Anaknya sudah bosan, kasihan sekali. Jadi diberikan les itu kan dari sisi emosional anak bisa bertemu langsung dengan pengajar itu berbeda," katanya.
Lebih lanjut ia mengemukakan, rencananya Jan Ethes akan kembali bersekolah di kawasan Manahan akhir bulan ini. Ia berharap PTM di tingkat PAUD dan TK bisa segera direalisasikan. Berdasarkan hasil kunjungannya belum lama ini, sudah ada beberapa PAUD yang sudah melaksanakan PTM dari bulan September.
"Ini sudah mau masuk tahapan kelima. Jadi memang dibagi untuk beberapa tahap. Pertama ada 8 PAUD yang jadi percontohan, sampai ini sudah masuk tahap keempat, kelima untuk PAUD PAUD di Kota Surakarta," jelasnya.
Berdasarkan pemantauannya di sejumlah PAUD, penerapan rombongan belajar atau shifting sudah cukup baik.
"Sekelas itu dibagi maksimal lima. Kemudian memakai masker dan face shield, orang tua dilarang mengantar sampai ke dalam. Jadi cuma ngedrop saja. Jadi tidak ada kerumunan disitu. Nanti per rombongan belajar diselani 15 menit untuk rombongan belajar berikutnya. Jadi tidak ada antrian penjemputan," terangnya.
Selvi menambahkan, selama ini tidak ada keluhan terkait protokol kesehatan dari tenaga pengajar. Menurutnya anak-anak sudah terbiasa dan menyadari tentang penggunaan masker.
"Jadi kita sampaikan ke anak-anak dari hal-hal yang simpel. Harus pakai masker biar nggak kena virus, seperti itu. Anak-anak sudah prokes semua kok. Dan saya juga ingatkan, di PAUD itu kan anak-anak usia dini dan balita, masih rentan. Apalagi belum bisa mendapatkan vaksinasi, jadi harus ekstra ketat," pungkas Selvi.
Sabtu, 23 Oktober 2021
Momen Ketika Tri Rismaharini Membersihkan Makam Bung Karno
JokPro DKI Deklarasi Dukung Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024
Jokowi Ungkap Ada Nama Ahok Dalam Kandidat Calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru
Selama 2 tahun pemerintahan keduanya, rencana pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu proyek besar yang terus berjalan. Dalam berbagai kesempatan Jokowi menyinggung agenda besar pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Rencana pemindahan ibu kota tetap berjalan sekalipun dalam situasi pandemi virus corona, demikian katanya.
Hal itu disinggung Jokowi saat menggelar pertemuan dengan para petinggi partai politik koalisi, di Istana Negara, Jakarta
"Kita menyadari kita masih dalam tahap pandemi Covid-19. Tantangan ekonomi yang besar, tetapi kita tetap perlu memikirkan untuk mempunyai ibu kota negara baru," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyampaikan pandangan Presiden usai pertemua
Jokowi dan para petinggi partai berpandangan bahwa ibu kota negara perlu dipindahkan karena problematika DKI yang begitu komplek
Kendati demikian, kata Johnny, pemerintah tak terburu-buru memindahkan ibu kota. Sebab, masih banyak hal yang harus disiapkan
"Namun tentu pemindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini," ujarnya
Tak berselang lama, Jokowi kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara di tengah pandemi. Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah pengusaha di Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanaanya akan terus dilaksanakan," kata Menko Airlangga usai pertemuan.
Meski rencana proyek tersebut dipastikan terus berjalan, kata Airlangga, pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar.
"Pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan," kata dia.
Pada awal tahun 2021 pemerintah menyampaikan bahwa groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara ditargetkan dapat dilakukan tahun ini. Groundreaking akan dimulai dari pembangunan Istana Kepresidenan.
"Pokoknya nanti kalau sudah semuanya terpastikan, saya kira baru kita bicara soal kapannya itu, tetapi insya Allah kita berharap tahun ini kita bisa meletakkan batu pertama, kita lakukan groundbreaking di ibu kota negara," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam tayangan Kompas TV,
Ia menyampaikan, masterplan ibu kota negara baru sudah selesai. Artinya, rencana titik-titik pembangunan sudah dirampungkan.
Perencanaan pembiayaan pun telah disusun. Delineasi lahan, pembangunan jalan-jalan utama, dan infrastruktur untuk memasuki ibu kota negara yang baru kini tengah dikerjakan.
Namun demikian, kata dia, syarat utama pembangunan ibu kota baru berkaitan dengan kemampuan pengendalian pandemi Covid-19 di Tanah Air.
Rencana pemindahan ibu kota negara memasuki babak baru setelah pemerintah menyerahkan surat presiden dan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Rancangan Undang-undang itu terdiri dari 34 pasal dan 9 bab. Isi RUU IKN antara lain mengenai visi ibu kota negara, bentuk pengorganisasian dan pengelolaan ibu kota negara, serta tahap-tahap pembangunan ibu kota negara, termasuk tahap peminadhan ibu kota dan pembiayannya.
Jadi dengan diundangkannya nanti, langkah pertama adalah untuk menyusun dan memastikan detail rencana induk yang sudah tersedia dan kita akan mengikuti kaidah-kaidah yang disusun dalam perencanaan rencana induk itu,” kata Menteri Suharso.
Rancangan Undang Undang IKN salah satunya mengatur bahwa pemerintah pusat dapat menentukan lembaga-lembaga pemerintah yang tidak ikut pindah ke wilayah ibu kota negara di Kalimantan Timur. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 21 Ayat (3) draf Rancangan Undang-Undang IKN
"Pemerintah Pusat dapat menentukan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke wilayah IKN," demikian bunyi Pasal 21 Ayat (3) RUU IKN.
Pasal 21 secara umum mengatur pemindahan kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional ke IKN.
Sementara, Pasal 21 Ayat (1) Rancangan Undang Undang IKN menyatakan, seluruh lembaga negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya di IKN pada tanggal diundangkannya peraturan presiden tentang pemindahan status Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN.
Kemudian, pada Pasal 21 Ayat (2) disebutkan bahwa pemindahan kedudukan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan Rencana Induk IKN.
Sementara, pemindahan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/kembaga internasional akan didasari pada kesanggupan masing-masing sebagaimana tercantum pada Pasal 21 Ayat (4) Rancangan Undang Undang IKN.
Pemerintah berharap pembahasan Rancangan Undang Undang IKN di DPR tidak memakan waktu lama. Sebab, para anggota dewan telah mengikuti perkembangan rencana ibu kota negara yang telah dicetuskan 2 tahun lalu.
Rencana pemindahan ibu kota negara mendapat dukungan penuh dari DPR. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, pemindahan ibu kota sudah banyak dilakukan negara lain.
"Pemikiran tentang memindahkan ibu kota negara itu sudah pernah tercetus atau disampaikan oleh Presiden pertama Bapak Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara ke tempat yang dianggap lebih baik dan tentu saja bisa bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat Indonesia," kata Puan, Rabu (29/9/2021).
Ia pun berjanji DPR akan memperhatikan serta mempertimbangkan aspirasi dan masukan dari publik dalam proses pembahasan Rancangan Undang Undang IKN.
Kendati demikian, Puan meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi terkait rencana ini. Misalnya, terkait urgensi memindahkan ibu kota negara dari sisi ekonomi, sosial, dan efektivitas pemerintahan, serta tahapan dan skema pembiayaan pemindahan ibu kota Negara.
Rencana pemindahan ibu kota negara mendapat dukungan penuh dari DPR. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, pemindahan ibu kota sudah banyak dilakukan negara lain.
"Pemikiran tentang memindahkan ibu kota negara itu sudah pernah tercetus atau disampaikan oleh Presiden pertama Bapak Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara ke tempat yang dianggap lebih baik dan tentu saja bisa bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat Indonesia," kata Puan
Ia pun berjanji DPR akan memperhatikan serta mempertimbangkan aspirasi dan masukan dari publik dalam proses pembahasan Rancangan Undang Undang IKN.
Kendati demikian, Puan meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi terkait rencana ini. Misalnya, terkait urgensi memindahkan ibu kota negara dari sisi ekonomi, sosial, dan efektivitas pemerintahan, serta tahapan dan skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara.
Puan juga memberikan sejumlah catatan mengenai rencana pemindahan ibu kota. Pertama, ia mengingatkan agar Rancangan Undang Undang IKN harus dilengkapi dengan peraturan turunan yang komprehensif dan penyusunannya aturan turunan itu harus melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah dan DPR.
Kedua, ia meminta pemerintah memberi penjelasan mengenai siapa yang akan mengelola atau memimpin ibu kota negara kelak.
"Apakah itu bentuknya sama atau bentuknya berbeda, tentu saja dalam pembahasan itu nanti akan dibahas, juga struktur organisasinya seperti apa, tentu publik ingin tahu dan ingin ikut memberikan masukan terkait dengan hal tersebut," kata Puan.
Puan juga menyoroti nasib barang-barang milik negara yang berada di Jakarta serta dampak pemindahan ibu kota terhadap lembaga negara dan perwakilan negara asing.
Ia mengatakan, barang-barang milik negara di Jakarta yang nilai asetnya dapat mencapai angka ribuan triliun mesti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif.
Meski terus berjalan, pemerintah mengakui bahwa rencana pemindahan ibu kota negara menemui sejumlah tantangan besar. Tantangan itu salah satunya karena kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
"Pertama, soal pandemi Covid-19 tentu yang harus jadi prioritas. Bagaimanapun perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tetap harus dilakukan agar saat pandemi mereda, kita sudah bisa langsung lepas landas," kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro
Tantangan kedua adalah terkait anggaran. Juri memastikan pemerintah tetap berhemat soal anggaran.
Ia mengatakan, pembiayaan IKN tidak akan bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
"Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta. Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun, KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun," jelas Juri.
Tantangan ketiga yakni terkait dukungan masyarakat. Juri meminta masyarakat punya cita-cita bersama untuk mewujudkan pemindahan ibu kota negara.
Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, pemerintah yakin ibu kota baru akan memberikan peluang inovasi di berbagai sektor.
Menteri Suharso menyebutkan, adanya ibu kota baru tidak hanya menciptakan pemerintahan efektif tetapi juga pemerintahan yang melayani dan terbuka.
"Kita memindahkan ibu kota bukan berarti kita memindahkan Jakarta, kita memindahkan ibu kota adalah kita mewujudkan satu visi Indonesia dalam rangka menjemput 100 tahun Indonesia merdeka," kata Suharso.
Adapun rencana pemindahan ibu kota negara sejatinya sudah disampaikan Jokowi di penghujung masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, Agustus 2019.
Kala itu Jokowi menuturkan, ada sejumlah alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Salah satunya beban Jakarta yang sudah terlalu berat.
"Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," kata Kepala Negara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta
Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
"Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan," ujar Presiden.
Pemindahan ibu kota negara pun diharapkan dapat mengurai persoalan-persoalan tersebut. Oleh karenanya, Jokowi memastikan proyek tersebut bakal terus berjalan meski dalam situasi pandemi.
Kamis, 21 Oktober 2021
Kereta Cepat Di Kritik? Indonesia Bakal Jadi Negara Pertama di ASEAN Punya Kereta Cepat
Pembengkakan biaya yang terjadi diprediksi dalam rentang US$ 1,3 Miliar sampai US$ 1,6 miliar atau setara Rp 18,3 triliun sampai Rp 22,5 triliun dengan kurs Rp 14.100 per 1 US$. Awalnya proyek ini dipatok senilai US$ 6,07 miliar, namun karena keterlambatan penyelesaian diperkirakan biaya proyek bengkak mencapai US$ 7,9 miliar atau Rp 113,1 triliun.
Presiden Joko Widodo lantas membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) untuk menyelesaikan proyek ini. Bahkan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua.
Menurut Dwiyana, meski metode Cast in Situ adalah metode yang telah diterapkan di Indonesia, namun Cast in Situ girder full span sekaligus seperti yang diterapkan di proyek infrastruktur darat ini adalah yang pertama di Indonesia.
Dwiyana memastikan bahwa metode Cast in Situ untuk full span girder sepanjang 32 meter ini dilakukan sesuai dengan standar kualitas tinggi dan persyaratan desain struktur kereta cepat.
"Cast in Situ adalah metode cor ditempat langsung 1 span penuh. Metode Cast in Situ sendiri sudah sering dilakukan di Indonesia, namun biasanya tidak sekaligus. Yang sudah ada, misalnya dicor, dilakukan bertahap atau segmen per segmen (tidak sekaligus). Bisa dibayangkan, yang di proyek KCJB ini langsung jadi full 1 span, dengan panjang girder 32 meter. Sehingga ini yang membedakan dengan metode Cast in Situ yang sudah ada," ujarnya.
Dalam praktiknya, Wijaya Karya (WIKA) selaku kontraktor lokal dalam konsorsium kontraktor KCJB melakukan pengembangan dari pengalaman pada proyek-proyek sebelumnya serta menyerap teknologi dan metode konstruksi dari Casting Yard #1 DK28 Sinohydro.
Berbekal pengalaman dan serapan pengetahuan dari kontraktor China, Wijaya Karya melakukan pengembangan metode Cast in Situ untuk dapat dilaksanakan secara full span dan sekaligus. Kontraktor Wijaya Karya bertanggung jawab pada pembuatan 137 full span box girder di proyek KCJB.
Selain itu, menurut dia, alih pengetahuan juga terjadi pada proses Girder Erection dari masing-masing Casting Yard, yang merupakan tempat pembuatan girder box precast.
Meski serah terima teknologi tidak secara langsung, namun melalui pelibatan tenaga kerja lokal secara langsung, metode perencanaan dan kerja dari Proyek KCJB yang inovatif pun dapat dipelajari.
"Metode kerja inovatif pada proses Girder Erection di Proyek KCJB ini memberikan percontohan bagaimana pembangunan infrastruktur publik di jalur sibuk tetap dapat berjalan tanpa menghambat aktivitas masyarakat di sekitarnya," kata Dwiyana.
Selanjutnya, transfer teknologi juga terjadi dalam pengerjaan slab track, yaitu bantalan rel kereta yang berbentuk pelat yang berfungsi meneruskan beban dari atas secara merata.
Slab track atau bantalan rel yang digunakan dalam proyek KCJB ini berbeda dengan bantalan rel untuk kereta pada umumnya. Karena di cor beton, slab track ini tidak memerlukan bebatuan ballast di sepanjang rel dan minim perawatan.
Sama seperti pengerjaan dengan Cast in Situ, pengerjaan slab track untuk trase KCJB ini dilakukan dengan melibatkan langsung SDM Indonesia dari WIKA, setelah sebelumnya mendapat pengarahan dan training langsung dari SDM Tiongkok yang dimiliki oleh PT Sinohydro.