Jokowi soal Indonesia Digugat WTO: Kita Hadapi

Presiden Joko Widodo menyatakan siap menghadapi berbagai gugatan dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organizations/WTO) akibat kebijakan larangan ekspor nikel yang diterapkan Pemerintah Indonesia.

Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk tetap membentuk industri hilir di Indonesia meskipun dapat banyak tentangan dari negara asing. Sebab, NKRI akan mulai menyetop ekspor berbagai bahan baku (raw material) seperti bijih nikel.

Presiden Jokowi meminta para pelaku industri dalam negeri agar berani menghadapi cibiran negara luar.

"Meskipun kita digugat di WTO, tidak apa. Nikel, nikel kita, barang, barang kita, kita jadikan pabrik di sini, barang di sini, itu hak kita. Kita hadapi kalau ada yang menggugat, jangan digugat kita mundur lagi," ungkap Jokowi di Istana Negara, Rabu (13/10/21).

Bahkan, ia mengaku siap meladeni gugatan-gugatan tersebut dengan mengirimkan pengacara-pengacara terbaik Indonesia yang berkelas internasional ke WTO.

Tak hanya gugatan yang berasal dari penolakan larangan ekspor bijih nikel, Jokowi mengatakan Indonesia juga siap apabila ada gugatan terkait komoditas minyak sawit (CPO).

Sebab, Pemerintah Indonesia ingin CPO tidak diekspor secara mentah saja, tapi juga diolah menjadi barang-barang lain di dalam negeri.

"Sawit juga sama, suatu titik nanti setop (ekspor). Yang namanya ekspor CPO, harus jadi kosmetik, mentega, harus jadi biodiesel dan turunan-turunan lain, dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi karena kita digugat di WTO," tegas dia.

Di sisi lain, Jokowi mengatakan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang saat ini diterapkan pemerintah sengaja dilakukan untuk menciptakan nilai tambah melalui industri hilirisasi.

Sebab, ia melihat komoditas mineral dan batu bara (minerba) akan mengalami ledakan (booming) harga, sehingga berpotensi mengerek ekspor Tanah Air.

Tapi, Jokowi tidak mau ekspornya dilakukan hanya dalam bentuk barang mentah, namun harus sudah diolah di dalam negeri.

Presiden Jokowi tak ingin Indonesia kehilangan kesempatan untuk jadi pemain besar di kancah industri global. Menurutnya, NKRI harus lantang berbicara terhadap segala hak milik yang selama ini banyak dikuasai asing.

"Dulu ada booming minyak, kita kehilangan, ada booming kayu, kita kehilangan. Kali ini, tidak, minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikukuh bahwa Indonesia harus bisa jadi negara produsen yang menguasai industri hilir. RI 1 ingin menciptakan nilai tambah pada suatu kegiatan ekonomi yang memegang hajat hidup orang banyak.

Dalam hal ini, Jokowi coba mencontohkan industri tambang, di mana para pekerjanya kerap dicap sebagai tukang gali saja. Dia tidak mau para pekerja tambang ke depan hanya bisa menggali bahan mentah (raw material) untuk kemudian diekspor ke negara lain.

"Artinya apa? Kalau tambang ya kita jangan jadi tukang gali saja. Anugerah yang diberikan Allah ke kita betul-betul luar biasa besarnya," kata Jokowi

Tapi kalau hanya tukang gali kita kirim keluar mereka buat smelter di sana, kemudian dibuat barang setengah jadi atau jadi, kembali ke sini kita beli. Ini lah yang sedikit demi sedikit harus kita hilangkan," tegasnya.

Menurut dia, prinsip ekonomi berkelanjutan harus betul-betul dijaga dan dipegang teguh. Jokowi mendesak seluruh komoditas yang ada harus didorong proses hilirisasinya.

"Misalnya mengenai nikel yang bisa kita olah katoda baterai, stanless steel, lithium batery, yang nanti dintegrasikan dengan industri otomotif yang kita miliki karena kesempatan yang ada ke depan mobil listrik. Jangan lagi kehilangan kesempatan lagi, jangan lagi ekspor lagi nikel dalam raw material," serunya.

Jokowi pun memaksa setiap perusahaan BUMN dan swasta untuk memberhentikan ekspor bahan mentah, untuk kemudian mendirikan industri di dalam negeri. Dalam hal ini, dia memproyeksikan Indonesia bisa memproduksi mobil listrik untuk 2-3 tahun ke depan.