Ketika Jan Ethes Sudah Tidak Sabar Untuk Masuk Sekolah

Jan Ethes Srinarendra mengaku sudah tidak sabar ingin masuk sekolah, mengikuti pembelajaran tatap muka (TPM). Keinginan putra sulung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu disampaikan oleh sang ibu, Selvi Ananda kepada sejumlah wartawan di Joglo Rumah Dinas Loji Gandrung.

Menurut Selvi, Ethes saat ini sudah tidak sabar untuk bertemu teman-temannya di sekolah. Berbagai persiapan pun dilakukan, di antaranya dengan membiasakan memakai masker ditambah face shield saat berada di ruang kelas nanti.

"Dia sudah nanya terus. Anaknya semangat, senang banget mau sekolah. Semogalah minggu depan atau dua minggu lagi," ujar Selvi.

Menurut Selvi, anak-anak saat ini sudah cukup memahami dan terbiasa untuk menjalankan protokol kesehatan. Terutama dalam mengenakan masker.

"Persiapannya kita selalu mengingatkan agar memakai masker, karena sekarang sedang ada virus. Dan Alhamdulillah sekarang anaknya sudah terbiasa sih," ujarnya.

Putri Solo 2010 itu mengungkapkan, selama pandemi Ethes yang duduk di TK Besar itu mendapatkan pelajaran tambahan dari guru khusus yang didatangkan ke rumah.

"Dia ada les, karena kan sudah vakum lama banget. Anaknya sudah bosan, kasihan sekali. Jadi diberikan les itu kan dari sisi emosional anak bisa bertemu langsung dengan pengajar itu berbeda," katanya.

Lebih lanjut ia mengemukakan, rencananya Jan Ethes akan kembali bersekolah di kawasan Manahan akhir bulan ini. Ia berharap PTM di tingkat PAUD dan TK bisa segera direalisasikan. Berdasarkan hasil kunjungannya belum lama ini, sudah ada beberapa PAUD yang sudah melaksanakan PTM dari bulan September.

"Ini sudah mau masuk tahapan kelima. Jadi memang dibagi untuk beberapa tahap. Pertama ada 8 PAUD yang jadi percontohan, sampai ini sudah masuk tahap keempat, kelima untuk PAUD PAUD di Kota Surakarta," jelasnya.

Berdasarkan pemantauannya di sejumlah PAUD, penerapan rombongan belajar atau shifting sudah cukup baik.

"Sekelas itu dibagi maksimal lima. Kemudian memakai masker dan face shield, orang tua dilarang mengantar sampai ke dalam. Jadi cuma ngedrop saja. Jadi tidak ada kerumunan disitu. Nanti per rombongan belajar diselani 15 menit untuk rombongan belajar berikutnya. Jadi tidak ada antrian penjemputan," terangnya.

Selvi menambahkan, selama ini tidak ada keluhan terkait protokol kesehatan dari tenaga pengajar. Menurutnya anak-anak sudah terbiasa dan menyadari tentang penggunaan masker.

"Jadi kita sampaikan ke anak-anak dari hal-hal yang simpel. Harus pakai masker biar nggak kena virus, seperti itu. Anak-anak sudah prokes semua kok. Dan saya juga ingatkan, di PAUD itu kan anak-anak usia dini dan balita, masih rentan. Apalagi belum bisa mendapatkan vaksinasi, jadi harus ekstra ketat," pungkas Selvi. 

Momen Ketika Tri Rismaharini Membersihkan Makam Bung Karno

Mensos Tri Rismaharini datang ke Kota Blitar. Kunjungannya kali ini, selain ziarah ke Makam Bung Karno, juga mempercantik tampilan makam Sang Proklamator. Rombongan Kemensos tiba di are MBK sekitar pukul 15.30 WIB. Sehari sebelumnya, tampak mobil Kemensos mengangkut puluhan tanaman hias dan bergalon-galon bahan pembersih yang diturunkan di MBK. Risma begitu turun dari mobil, menuju ruang transit untuk berbincang dengan Wali Kota Blitar, Santoso. Yang didampingi Sekda Priyo Suhartono dan Plt Kadiaparbudpora Tri Iman Prasetyono. Usai berbincang sebentar, Risma langsung menuju nisan MBK untuk ziarah dan memanjatkan doa dengan khusuk. Tak lama kemudian, Risma mulai berjalan mengelilingi area MBK. Seperti biasa, Risma turun langsung memberikan instruksi bunga apa yang pantas ditanam di sudut are MBK. Lalu posisi lighting di segenap penjuru taman yang mengelilingi nisan MBK. Tak lupa membersihkan semua sudut dan ornamen di seluruh MBK. Risma juga tampak memberikan arahan kepada petugas kebersihan dari kemensos untuk menggosok marmer agar terlihat lebih kinclong.

Sambil memegang selang air, Risma yang semula memakai sepatu berganti sandal, dan dengan cekatan menyemprotkan air ke dinding gapura MBK yang baru digosok stafnya.

Menurut risma, Bersih-bersih MBK, pemasangan lampu dan penanaman puluhan pohon di area MBK ini, merupakan tanggung jawab Kementerian Sosial untuk me-maintenance makam pahlawan. Sejak tahun 1979 di MBK belum pernah tersentuh maintenance Kemensos. Jadi baru kali ini dilakukan, agar aura MBK ini semakin hidup.

Risma menambahkan, karena banyak titik lighting baru yang terpasang, otomatis akan menambah beban biaya operasional MBK. Untuk itu, Kemensos akan membantu dana operasional MBK sebagai konsekuensi maintenance yang dilakukannya hari ini.

Risma juga suda sudah koordinasi dengan Wali Kota Blitar.untuk membantu operasionalnya supaya tidak terlalu berat. 

Selama kurang lebih dua jam, Risma memutari seluruh area MBK. Puluhan petugas dengan seragam kaos putih, tampak serius menangani bagiannya sendiri-sendiri. Seperti petugas yang membenahi kamar mandi wisatawan, ditarget harus kelar dalam dua hari ke depan.

PLT Kadisparbudpora Pemkot Blitar, Tri Iman Prasetyono yang mendampingi Mensos Risma bersama Wali Kota Blitar Santoso, mengapresiasi upaya maintenance Kemensos.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian Kemensos kepada MBK. Selama ini kami rutin melakukan perbaikan hanya setahun sekali, tergantung besaran dana APBD yang turun. Nah dengan turunnya Kemensos ini, selain kami bakal dibantu biaya operasional, nanti juga akan diperbantukan staf Kemensos untuk ikut mengurus kebersihan MBK," pungkasnya.

JokPro DKI Deklarasi Dukung Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024

Komunitas Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024 DKI Jakarta mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk maju pada Pilpres 2024. Jokowi sudah berulang kali menolak jabatan tiga periode.

Deklarasi digelar di Seknas JokPro 2024, Jakarta Selatan, Sabtu, (23/10/2022). Penasihat JokPro 2024, Qodari, mengatakan pihaknya bakal merayu parpol agar masa jabatan presiden bisa ditambah lewat amandemen UUD 1945.

Kami lihat perkembangan, tapi paling telat bulan Mei amandemen akan terlaksana. Kira-kira itulah target kami ke depan," kata Qodari.

Target kita ya masih punya waktu, ya dari sekarang bulan Oktober, kira-kira 6 bulan ke depanlah, terus bergerak agar mengejar seluruh provinsi dan seluruh Indonesia," sambungnya.

Qodari mengklaim JokPro 2024 memiliki kekuatan dari masyarakat. Dia yakin makin banyak yang mendukung agar masa jabatan presiden ditambah lewat amandemen UUD 1945.

Kalau bisa semua provinsi, semua kabupaten/kota mendukung, maka kami akan punya kekuatan yang luar biasa besar untuk ngomong sama MPR bahwa ini adalah aspirasi masyarakat Indonesia, ujar Qodari.

Qodari juga mengaku bakal mencari cara untuk merayu PDIP dan Gerindra. Dia mengaku yakin PDIP dan Gerindra akan mendukung gagasan JokPro 2024.

Agenda pertama kita adalah amendemen, amendemen wilayahnya MPR. Yang pertama sih DPD sudah setuju dengan amendemen, yang kedua DPR sudah ada yang mau amendemen misalnya kayak PDIP. Kalau yang lain sudah mau kan akan terjadi tuh amendemen,” kata inisiator Relawan Jok-Pro, M. Qodari, Minggu (24/10/2021).

Qodari menjelaskan agenda PDIP dalam amendemen adalah Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dan DPD RI adalah penguatan DPD. Tapi, yang namanya amendemen pasti juga akan melihat aspirasi masyarakat, dan kalau aspirasi masyarakat kuat soal Jokowi 3 periode maka dia meyakini hal itu bisa terjadi.

Dia menyebut nama Jokowi memiliki elektabilitas tinggi menjelang 2024. Menurutnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi juga tinggi. Selain itu bila nama Jokowi dan Prabowo dimasukkan dalam bursa capres maka masih akan nomor satu.

Anggota Komunitas JokPro 2024, Habib Zen Assegaf, juga mengaku mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Menurutnya, Jokowi sebuah anugerah untuk Indonesia.

"Saya pertama tertarik ada Jokowi. Saya pikir Jokowi anugerahlah buat bangsa Indonesia, jadi perlu dipertahankan, ini tak lain ingin negeri ini maju. Kita bukan mau mendukung seseorang hanya untuk kepentingan kelompok, tapi untuk bangsa dan negara ini," katanya

Presiden Jokowi telah berulang kali menolak usulan jabatan tiga periode. Dia menganggap usulan itu menjerumuskan dirinya.

"Usulan itu menjerumuskan saya," kata Jokowi lewat akun Twitter resminya yang bercentang biru, @jokowi, Minggu (2/12/2019).

Jokowi kembali menyatakan dia adalah produk pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi. Karena itu, dia dengan tegas menolak usulan masa jabatan presiden tiga periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi lewat video di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Jokowi mengatakan konstitusi telah mengamanahkan masa jabatan presiden maksimal dua periode. "Itu yang harus kita jaga bersama-sama," ujarnya.

Jokowi juga menilai orang yang mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode sedang cari muka. Dia menyebut orang itu juga sedang menampar dirinya.

Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," ucap Jokowi.

Meski demikian, dia mengaku tak bisa melarang orang-orang yang memiliki ide tiga periode. Dia hanya menegaskan dirinya menolak jabatan presiden tiga periode.

"Ada dari akar rumput, dari pihak kekuatan politik, misalnya mengusulkan itu. Biarkan saja. Yang penting kan saya sudah menolak. Sikap saya sama seperti sebelum-sebelumnya. Gimana saya harus menjawab lagi," ujarnya.

Seperti diketahui, Komunitas Jokpro 2024 ini dipelopori oleh Timothy Ivan, Baron Danardono Wibowo, dan M Qodari demi menyuarakan keinginannya agar Jokowi maju bersama Menhan Prabowo Subianto.

Jokowi Ungkap Ada Nama Ahok Dalam Kandidat Calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara Baru

Pemerintah telah menyiapkan desain awal pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur melalui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN. Termasuk untuk pengisian calon pemimpin di ibu kota barutersebut.

Namun pemerintah ingin ibu kota negara baru tidak dipimpin oleh seorang gubernur yang diseleksi lewat pemilihan kepala daerah, tapi oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara.

Presiden Joko Widodo sempat menyinggung beberapa nama calon Kepala Otorita IKN, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tiga nama lain dengan latar belakang berbeda. Diantaranya Mantan Menristek Bambang Brodjonegoro, pengusaha Tumiyana, hingga Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

"Namanya kandidat memang banyak. Satu, pak Bambang Brodjonegoro, dua pak Ahok, tiga pak Tumiyana, empat pak Azwar Anas. Cukup," ujar Jokowi, dikutip Sabtu (23/10/2021).

Merujuk Pasal 9 Undang Undang IKN, dituliskan bahwa penunjukan hingga pemberhentian Kepala Otorita IKN hingga sang wakil nantinya bakal jadi wewenang seorang presiden.

"Pemerintahan Khusus IKN dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden," bunyi Pasal 9.

Adapun Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN kelak akan memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya, juga dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

"Kepala Otorita IKN dan atau Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir" tulis Pasal 10 ayat (2).

Seperti yang diketahui, Pemerintah akan mulai memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur pada semester I 2024. Kebijakan pemindahan ibu kota negara ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara RUU IKN)

Pemindahan status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke IKN dilakukan pada semester I tahun 2024 dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden," bunyi Pasal 3 RUU IKN.

Meski IKN nantinya akan bertempat di Kaltim, namun status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara belum akan dicabut sebelum ada Peraturan Presiden yang membawahinya.

"Sejak Undang Undang IKN) ini diundangkan sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Presiden mengenai Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN, kedudukan, fungsi, dan peran IKN tetap berada di Provinsi DKI Jakarta," tulis Pasal 28 ayat (1).

Begitu pun kantor pusat kementerian/lembaga dan kedutaan besar perwakilan negara sahabat, yang secara bertahap baru akan berpindah dan bertugas di IKN baru saat Perpres dikeluarkan.

"Pada tanggal diundangkan Peraturan Presiden tentang Pemindahan Status Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN, seluruh Lembaga Negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara bertahap di IKN," terang Pasal 21 ayat (1).

"IKN menjadi tempat kedudukan bagi Lembaga Negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional," bunyi Pasal 4 ayat (3).

Namun, pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kaltim bukan hanya keputusan Presiden semata. Presiden Jokowi perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan DPR untuk proses penetapan ibu kota negara di tempat baru.

"Presiden berkonsultasi dengan DPR dalam kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke wilayah IKN," bunyi Pasal 20.

Diberitakan sebelumnya, Dua tahun sudah pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berjalan. Tepatnya 20 Oktober 2019, Jokowi-Ma'ruf resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024.

Selama 2 tahun pemerintahan keduanya, rencana pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu proyek besar yang terus berjalan. Dalam berbagai kesempatan Jokowi menyinggung agenda besar pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Rencana pemindahan ibu kota tetap berjalan sekalipun dalam situasi pandemi virus corona, demikian katanya.

Hal itu disinggung Jokowi saat menggelar pertemuan dengan para petinggi partai politik koalisi, di Istana Negara, Jakarta

"Kita menyadari kita masih dalam tahap pandemi Covid-19. Tantangan ekonomi yang besar, tetapi kita tetap perlu memikirkan untuk mempunyai ibu kota negara baru," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menyampaikan pandangan Presiden usai pertemua

Jokowi dan para petinggi partai berpandangan bahwa ibu kota negara perlu dipindahkan karena problematika DKI yang begitu komplek

Kendati demikian, kata Johnny, pemerintah tak terburu-buru memindahkan ibu kota. Sebab, masih banyak hal yang harus disiapkan

"Namun tentu pemindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini," ujarnya

Tak berselang lama, Jokowi kembali menyinggung rencana pemindahan ibu kota negara di tengah pandemi. Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah pengusaha di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanaanya akan terus dilaksanakan," kata Menko Airlangga usai pertemuan.

Meski rencana proyek tersebut dipastikan terus berjalan, kata Airlangga, pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar.

"Pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan," kata dia.

Pada awal tahun 2021 pemerintah menyampaikan bahwa groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara ditargetkan dapat dilakukan tahun ini. Groundreaking akan dimulai dari pembangunan Istana Kepresidenan.

"Pokoknya nanti kalau sudah semuanya terpastikan, saya kira baru kita bicara soal kapannya itu, tetapi insya Allah kita berharap tahun ini kita bisa meletakkan batu pertama, kita lakukan groundbreaking di ibu kota negara," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam tayangan Kompas TV,

Ia menyampaikan, masterplan ibu kota negara baru sudah selesai. Artinya, rencana titik-titik pembangunan sudah dirampungkan.

Perencanaan pembiayaan pun telah disusun. Delineasi lahan, pembangunan jalan-jalan utama, dan infrastruktur untuk memasuki ibu kota negara yang baru kini tengah dikerjakan.

Namun demikian, kata dia, syarat utama pembangunan ibu kota baru berkaitan dengan kemampuan pengendalian pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Rencana pemindahan ibu kota negara memasuki babak baru setelah pemerintah menyerahkan surat presiden dan draf Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Rancangan Undang-undang itu terdiri dari 34 pasal dan 9 bab. Isi RUU IKN antara lain mengenai visi ibu kota negara, bentuk pengorganisasian dan pengelolaan ibu kota negara, serta tahap-tahap pembangunan ibu kota negara, termasuk tahap peminadhan ibu kota dan pembiayannya.

Jadi dengan diundangkannya nanti, langkah pertama adalah untuk menyusun dan memastikan detail rencana induk yang sudah tersedia dan kita akan mengikuti kaidah-kaidah yang disusun dalam perencanaan rencana induk itu,” kata Menteri Suharso.

Rancangan Undang Undang IKN salah satunya mengatur bahwa pemerintah pusat dapat menentukan lembaga-lembaga pemerintah yang tidak ikut pindah ke wilayah ibu kota negara di Kalimantan Timur. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 21 Ayat (3) draf Rancangan Undang-Undang IKN

"Pemerintah Pusat dapat menentukan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Lembaga Nonstruktural, lembaga pemerintah lainnya, dan aparatur sipil negara yang tidak dipindahkan kedudukannya ke wilayah IKN," demikian bunyi Pasal 21 Ayat (3) RUU IKN.

Pasal 21 secara umum mengatur pemindahan kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi/lembaga internasional ke IKN.

Sementara, Pasal 21 Ayat (1) Rancangan Undang Undang IKN menyatakan, seluruh lembaga negara secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan perannya di IKN pada tanggal diundangkannya peraturan presiden tentang pemindahan status Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN.

Kemudian, pada Pasal 21 Ayat (2) disebutkan bahwa pemindahan kedudukan tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan Rencana Induk IKN.

Sementara, pemindahan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/kembaga internasional akan didasari pada kesanggupan masing-masing sebagaimana tercantum pada Pasal 21 Ayat (4) Rancangan Undang Undang IKN.

Pemerintah berharap pembahasan Rancangan Undang Undang IKN di DPR tidak memakan waktu lama. Sebab, para anggota dewan telah mengikuti perkembangan rencana ibu kota negara yang telah dicetuskan 2 tahun lalu.

Rencana pemindahan ibu kota negara mendapat dukungan penuh dari DPR. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, pemindahan ibu kota sudah banyak dilakukan negara lain.

"Pemikiran tentang memindahkan ibu kota negara itu sudah pernah tercetus atau disampaikan oleh Presiden pertama Bapak Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara ke tempat yang dianggap lebih baik dan tentu saja bisa bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat Indonesia," kata Puan, Rabu (29/9/2021).

Ia pun berjanji DPR akan memperhatikan serta mempertimbangkan aspirasi dan masukan dari publik dalam proses pembahasan Rancangan Undang Undang IKN.

Kendati demikian, Puan meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi terkait rencana ini. Misalnya, terkait urgensi memindahkan ibu kota negara dari sisi ekonomi, sosial, dan efektivitas pemerintahan, serta tahapan dan skema pembiayaan pemindahan ibu kota Negara.

Rencana pemindahan ibu kota negara mendapat dukungan penuh dari DPR. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, pemindahan ibu kota sudah banyak dilakukan negara lain.

"Pemikiran tentang memindahkan ibu kota negara itu sudah pernah tercetus atau disampaikan oleh Presiden pertama Bapak Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara ke tempat yang dianggap lebih baik dan tentu saja bisa bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat Indonesia," kata Puan

Ia pun berjanji DPR akan memperhatikan serta mempertimbangkan aspirasi dan masukan dari publik dalam proses pembahasan Rancangan Undang Undang IKN.

Kendati demikian, Puan meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi terkait rencana ini. Misalnya, terkait urgensi memindahkan ibu kota negara dari sisi ekonomi, sosial, dan efektivitas pemerintahan, serta tahapan dan skema pembiayaan pemindahan ibu kota negara.

Puan juga memberikan sejumlah catatan mengenai rencana pemindahan ibu kota. Pertama, ia mengingatkan agar Rancangan Undang Undang IKN harus dilengkapi dengan peraturan turunan yang komprehensif dan penyusunannya aturan turunan itu harus melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah dan DPR.

Kedua, ia meminta pemerintah memberi penjelasan mengenai siapa yang akan mengelola atau memimpin ibu kota negara kelak.

"Apakah itu bentuknya sama atau bentuknya berbeda, tentu saja dalam pembahasan itu nanti akan dibahas, juga struktur organisasinya seperti apa, tentu publik ingin tahu dan ingin ikut memberikan masukan terkait dengan hal tersebut," kata Puan.

Puan juga menyoroti nasib barang-barang milik negara yang berada di Jakarta serta dampak pemindahan ibu kota terhadap lembaga negara dan perwakilan negara asing.

Ia mengatakan, barang-barang milik negara di Jakarta yang nilai asetnya dapat mencapai angka ribuan triliun mesti bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif.

Meski terus berjalan, pemerintah mengakui bahwa rencana pemindahan ibu kota negara menemui sejumlah tantangan besar. Tantangan itu salah satunya karena kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

"Pertama, soal pandemi Covid-19 tentu yang harus jadi prioritas. Bagaimanapun perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tetap harus dilakukan agar saat pandemi mereda, kita sudah bisa langsung lepas landas," kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro

Tantangan kedua adalah terkait anggaran. Juri memastikan pemerintah tetap berhemat soal anggaran.

Ia mengatakan, pembiayaan IKN tidak akan bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta. Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun, KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun," jelas Juri.

Tantangan ketiga yakni terkait dukungan masyarakat. Juri meminta masyarakat punya cita-cita bersama untuk mewujudkan pemindahan ibu kota negara.

Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, pemerintah yakin ibu kota baru akan memberikan peluang inovasi di berbagai sektor.

Menteri Suharso menyebutkan, adanya ibu kota baru tidak hanya menciptakan pemerintahan efektif tetapi juga pemerintahan yang melayani dan terbuka.

"Kita memindahkan ibu kota bukan berarti kita memindahkan Jakarta, kita memindahkan ibu kota adalah kita mewujudkan satu visi Indonesia dalam rangka menjemput 100 tahun Indonesia merdeka," kata Suharso.

Adapun rencana pemindahan ibu kota negara sejatinya sudah disampaikan Jokowi di penghujung masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, Agustus 2019.

Kala itu Jokowi menuturkan, ada sejumlah alasan khusus mengapa ibu kota harus dipindahkan. Salah satunya beban Jakarta yang sudah terlalu berat.

"Sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa," kata Kepala Negara dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta

Alasan lain, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan," ujar Presiden.

Pemindahan ibu kota negara pun diharapkan dapat mengurai persoalan-persoalan tersebut. Oleh karenanya, Jokowi memastikan proyek tersebut bakal terus berjalan meski dalam situasi pandemi.

Kereta Cepat Di Kritik? Indonesia Bakal Jadi Negara Pertama di ASEAN Punya Kereta Cepat

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini menuai kontroversi di tengah berbagai persoalan. Mulai dari soal pembengkakan biaya hingga berbagai persoalan yang menghadang.

Pembengkakan biaya yang terjadi diprediksi dalam rentang US$ 1,3 Miliar sampai US$ 1,6 miliar atau setara Rp 18,3 triliun sampai Rp 22,5 triliun dengan kurs Rp 14.100 per 1 US$. Awalnya proyek ini dipatok senilai US$ 6,07 miliar, namun karena keterlambatan penyelesaian diperkirakan biaya proyek bengkak mencapai US$ 7,9 miliar atau Rp 113,1 triliun.

Presiden Joko Widodo lantas membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) untuk menyelesaikan proyek ini. Bahkan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) 93 Tahun 2021, pemerintah pun turun tangan untuk membantu pembiayaan proyek. Dana yang saat ini sudah dikantongi KCIC sebesar Rp 4,3 triliun, yang akan digunakan untuk menyetor modal awal proyek tersebut.

Proyek ini sendiri ditargetkan beroperasi komersial pada akhir 2022. Namun, proyek ini harus sudah bisa melakukan uji coba pada November tahun depan.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung diprediksi bakal membawa banyak manfaat bagi sektor perekonomian. Meningkatkan daya saing Indonesia di mata global adalah salah satunya. Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia Piter Abdullah mengatakan ada banyak pembangunan infrastruktur baru yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Manfaat terbesar dari pembangunan itu justru baru akan dirasakan masyarakat lama setelah proyek rampung dan beroperasi. 

"Infrastruktur itu salah satu syarat untuk kita membangun daya saing. Dengan adanya kereta cepat, seperti juga jalan tol, maka ada kemudahan yang bisa berdampak baik untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Piter. 

Piter mengatakan bahwa dengan harga tiket antara Rp 250.000 sampai Rp 350.000 dan perjalanan sekitar 30 menit sampai dengan 40 menit, layanan ini akan meningkatkan efisiensi investor dan pelaku usaha. Menurut dia, proyek ini memang digagas untuk meningkatkan efisiensi bisnis.

“Hal itu tercermin dari dipindahkannya stasiun terakhir yang awalnya berada di Tegalluar ke Stasiun Padalarang,” tambah Piter. 

Nantinya, PT Kereta Api Indonesia akan menyiapkan kereta penghubung antara Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung, sehingga penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung tak perlu bermacet-macetan menuju pusat Kota Kembang.

Selain itu, kereta cepat juga akan diintegrasikan dengan LRT di Stasiun Halim.

Di mana nantinya melalui stasiun ini kereta cepat akan membuka koridor hunian baru, seperti di Karawang, untuk kaum millenial yang perlu perumahan murah namun dengan akses yang bagus ke pusat kota.

Selain itu, kereta cepat Jakarta-Bandung juga menjadi ikon kebanggaan Indonesia karena menjadi yang pertama di kawasan Asia Tenggara, yang secara tidak langsung menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

“Banyak pembangunan infrastruktur baru yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Manfaat dari pembangunan itu, dirasakan masyarakat setelah beberapa lama dibangun dan dioperasikan,” katanya.

Masifnya pembangunan infrastruktur suatu negara akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sebab, serapan tenaga kerja tercipta saat proyek berlangsung, hingga penggunaan infrastruktur itu pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Manfaat pembangunan infrastruktur itu, termasuk juga dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Meski pun, dampaknya memang tidak serta merta langsung terasa.

Saat ini banyak pembangunan infrastruktur baru yang digencarkan Pemerintah, tapi manfaatnya belum bisa dirasakan secara langsung. Namun, tanpa disadari, infrastruktur itu akan sangat bermanfaat di masa depan. 

Proyek transportasi publik memang dibutuhkan untuk memperlancar arus pergerakan manusia atau barang. Semakin besarnya perekonomian suatu negara, semakin besar pula kebutuhan transportasi yang terpadu.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan menjadi ajang transfer pengetahuan dan teknologi bagi sumber daya manusia di bidang konstruksi dalam negeri.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, Sejak awal pembangunan, proyek KCJB membawa banyak teknologi dan metode-metode baru di bidang konstruksi. Hal ini otomatis akan memberikan pengalaman dan pembelajaran bagi perencana pembangunan maupun pelaksana untuk perancangan metode kerja di proyek di Indonesia selanjutnya.

Salah satu transfer teknologi dan pengetahuan yang terjadi dari China ke Indonesia melalui proyek KCJB adalah penerapan metode Cast in Situ untuk full span girder.

Menurut Dwiyana, meski metode Cast in Situ adalah metode yang telah diterapkan di Indonesia, namun Cast in Situ girder full span sekaligus seperti yang diterapkan di proyek infrastruktur darat ini adalah yang pertama di Indonesia.

Dwiyana memastikan bahwa metode Cast in Situ untuk full span girder sepanjang 32 meter ini dilakukan sesuai dengan standar kualitas tinggi dan persyaratan desain struktur kereta cepat.

"Cast in Situ adalah metode cor ditempat langsung 1 span penuh. Metode Cast in Situ sendiri sudah sering dilakukan di Indonesia, namun biasanya tidak sekaligus. Yang sudah ada, misalnya dicor, dilakukan bertahap atau segmen per segmen (tidak sekaligus). Bisa dibayangkan, yang di proyek KCJB ini langsung jadi full 1 span, dengan panjang girder 32 meter. Sehingga ini yang membedakan dengan metode Cast in Situ yang sudah ada," ujarnya.

Dalam praktiknya, Wijaya Karya (WIKA) selaku kontraktor lokal dalam konsorsium kontraktor KCJB melakukan pengembangan dari pengalaman pada proyek-proyek sebelumnya serta menyerap teknologi dan metode konstruksi dari Casting Yard #1 DK28 Sinohydro.

Berbekal pengalaman dan serapan pengetahuan dari kontraktor China, Wijaya Karya melakukan pengembangan metode Cast in Situ untuk dapat dilaksanakan secara full span dan sekaligus. Kontraktor Wijaya Karya bertanggung jawab pada pembuatan 137 full span box girder di proyek KCJB.

Selain itu, menurut dia, alih pengetahuan juga terjadi pada proses Girder Erection dari masing-masing Casting Yard, yang merupakan tempat pembuatan girder box precast.

Meski serah terima teknologi tidak secara langsung, namun melalui pelibatan tenaga kerja lokal secara langsung, metode perencanaan dan kerja dari Proyek KCJB yang inovatif pun dapat dipelajari.

"Metode kerja inovatif pada proses Girder Erection di Proyek KCJB ini memberikan percontohan bagaimana pembangunan infrastruktur publik di jalur sibuk tetap dapat berjalan tanpa menghambat aktivitas masyarakat di sekitarnya," kata Dwiyana.

Selanjutnya, transfer teknologi juga terjadi dalam pengerjaan slab track, yaitu bantalan rel kereta yang berbentuk pelat yang berfungsi meneruskan beban dari atas secara merata.

Slab track atau bantalan rel yang digunakan dalam proyek KCJB ini berbeda dengan bantalan rel untuk kereta pada umumnya. Karena di cor beton, slab track ini tidak memerlukan bebatuan ballast di sepanjang rel dan minim perawatan.

Sama seperti pengerjaan dengan Cast in Situ, pengerjaan slab track untuk trase KCJB ini dilakukan dengan melibatkan langsung SDM Indonesia dari WIKA, setelah sebelumnya mendapat pengarahan dan training langsung dari SDM Tiongkok yang dimiliki oleh PT Sinohydro.

7 Tahun Pemerintahan Jokowi, Mayoritas Masyarakat Mengaku Puas

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, publik makin puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di bidang ekonomi dalam dua tahun pemerintahannya. Bahkan, tingkat kepuasan Jokowi-Ma'ruf di bidang tersebut meningkat dibandingkan enam bulan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf di bidang ekonomi mencapai 58,7% pada Oktober 2021. Persentase itu naik dari enam bulan sebelumnya yang sebesar 57,8%. 

Peningkatan tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi saat pandemi virus corona Covid-19 sudah berada di jalurnya. Membaiknya kepuasan publik tersebut juga tak lepas dari pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% (yoy) pada kuartal II-2021.

  

Adapun, Litbang Kompas melakukan survei terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia pada 26 September-9 Oktober 2021. Survei ini menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. 

Sedangkan, Survei Indikator Indonesia menunjukkan, sebanyak 63,2% responden puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Angka ini mencakup 53,9% cukup puas dan 9,3% sangat puas. 

  

Peningkatan angka kepuasan terhadap kinerja Jokowi ini merupakan yang pertama setelah mengalai penurunan sejak Juli 2019. Jika dibandingkan dengan survei Juli 2021, kepuasan terhadap kinerja Jokowi naik 4 poin dari 59%.   

Sementara responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 35,3%. Rinciannya, sebanyak 29,5% kurang puas dan 5,8% tidak puas sama sekali. Responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 1,5%. 

Jokowi memimpin pemerintahan tidak sendiri, ia dibantu dengan wakilnya, Maruf Amin pada periode kedua kepemimpinannya. Namun responden yang mengaku tidak puas dengan kinerja Maruf Amin lebih mendominasi, yaitu sebanyak 36,4% kurang puas dan 16,5% tidak puas sama sekali. 

Adapun yang menjawab puas sebanyak 43,3%. Rinciannya sebanyak 39% cukup puas dan 4,2% sangat puas. 

Indikator melakukan survei tersebut terhadap 1.220 responden di 34 provinsi pada 2-7 September 2021. Tingkat toleransi kesalahan (margin of error) dalam suvei ini sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Di lain pihak, Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) juga menunjukkan, mayoritas responden puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Angkanya melebihi 65 persen.  

menurut Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas, SMRC mencatat 68,5 persen masyarakat Indonesia sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi, yang kurang atau tidak puas hanya akumulasinya 29 persen. 

Bila dirinci, terdapat 11,8 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi, cukup puas (56,7 persen), kurang puas (23,5 persen), tidak puas sama sekali (6 persen), dan tidak tahu atau tidak jawab (2 persen). 

Menilik tren sepanjang 2019-2021, Sirojudin menyebutkan, situasi pandemi Covid-19 tidak terlalu berdampak pada kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi secara umum. 

Dua tahun kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) telah memberi kepuasan publik. 

Dalam survei itu, kinerja bidang pertahanan keamanan (hankam) mendapat rapor hijau dibandingkan dengan beberapa sektor lain. 

Sebanyak 61,3% responden menyatakan kinerja bidang keamanan baik/sangat baik. Sementara, responden yang menyatakan sedang sebanyak 24,2%, yang menyatakan buruk/sangat buruk sebanyak 11,8%, dan yang menyatakan tidak tahu/tak menjawab 2,4%. 

Hasil ini meningkat dibandingkan survei September 2019, sebelum Prabowo menjabat Menteri Pertahanan. Kala itu, hanya 60,4% responden yang menilai kinerja bidang hankam baik/sangat baik. 

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, kepuasan publik terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak lepas dari kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) di bawah komando Prabowo Subianto. 

Khairul berpendapat, kinerja Prabowo banyak menyelesaikan persoalan-persoalan pertahanan keamanan memuaskan. 

Kementerian Pertahanan di periode kedua Jokowi pun dianggap lebih serius dari periode sebelumnya. 

"Misalnya terkait modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan). Kita bicara juga tentang bagaimana menyempurnakan sistem keamanan semesta dengan direalisasikannya komponen cadangan (komcad)," ucapnya di Jakarta. 

Khairul menjelaskan, banyak hal yang dikerjakan pemerintah di bidang pertahanan yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh pemerintah. 

Bidang yang juga mulai diseriusi adalah soal bagaimana membangun basis-basis cadangan logistik strategis CLS, sambungnya. 

Kemhan kini sedang membangun cadangan logistik strategis melalui Program Lumbung Pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah dengan membudidayakan tanaman singkong dengan target lahan sebesar 30.000 ha pada 2020-2021. 

Masalah-masalah tersebut, menurut Khairul, tidak masuk dalam program pemerintah di bidang hankam pada periode sebelumnya. 

Negara, sebelumnya dinilai hanya fokus mengurusi alutsista sehingga lupa pada aspek penting lainnya dalam pertahanan negara, yaitu SDM dan logistik. 

"Kita sebelumnya berkutat pada isu modernisasi alutsista sehingga lupa menyiapkan soal sumber daya manusia dan soal logistik. Ini sekarang, dua tahun terakhir ini, kita lihat wacananya sudah beragam," tandasnya.

Adapun hasil survei dari Center for Political Communication Studies (CPCS)

Sebanyak 61,7 persen dari total 1.200 responen mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 

Temuan itu, menurut Direktur CPCS Tri Okta, menunjukkan dukungan publik terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang pada Rabu memasuki tahun kedua. 

Bersama dengan berangsur pulihnya pandemi COVID-19 di Tanah Air, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi cukup tinggi mencapai 61,7 persen,” kata Tri dalam keterangan tertulis. 

Tri menyebutkan sekitar 33,5 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara 4,8 persen menjawab tidak tahu atau memilih tidak menjawab pertanyaan. 

Tri berpendapat tingginya angka kepuasan terhadap Jokowi-Ma’ruf disebabkan salah satunya oleh kinerja pemerintah menanggulangi pandemi. 

“Pascagelombang kedua yang puncaknya berlangsung pada Juli 2021, kasus aktif COVID-19 mulai turun,” kata Tri Okta. 

Ia menerangkan situasi itu kemudian mulai membaik ditandai dengan turunnya level pembatasan di berbagai kota dan kabupaten, termasuk di DKI Jakarta. 

“Pemerintah harus mempertahankan momentum pemulihan pandemi ini untuk memperbaiki ekonomi dengan tidak mengurangi kesiagaan atas prediksi bakal munculnya gelombang ketiga pada akhir tahun,” papar Tri Okta. 

Karena itu, ia mendorong pemerintah konsisten mengejar target vaksinasi 2 juta dosis per hari dan tetap menjaga penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat. 

Di samping itu, Direktur CPCS meminta pemerintah memperhatikan berbagai keberatan dan kritik warga terhadap kebijakan. Alasannya, keterbukaan terhadap kritik merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kinerja. 

CSPS menggelar survei mengenai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pada 5-15 Oktober 2021. 

Survei yang melibatkan 1.200 responden itu dilakukan lewat wawancara tatap muka dengan metode pemilihan acak. Para responden itu tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi kepuasan kepemimpinan presiden Jokowi ialah

Situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang kian membaik, setelah sebelumnya gelombang kedua menghantam pasca-Lebaran lalu. Pada puncaknya bulan Juli lalu penambahan kasus harian mencapai 50 ribuan, kini sudah turun jauh di bawah 1.000 kasus per hari. 

Kasus aktif sebagai indikator pasien positif atau yang sedang dirawat juga sudah berada di bawah 20 ribu. Pemerintah telah banyak melonggarkan kegiatan masyarakat, termasuk di ibu kota yang telah turun ke status PPKM level 2. 

Sebanyak 9 kabupaten/kota di wilayah Jawa-Bali berhasil masuk ke PPKM level 1 dan 54 lainnya berada di level 2. Sudah tidak ada lagi daerah yang berada pada level 4 di wilayah yang kerap menjadi episentrum Covid-19 tersebut.  

Seiring pulihnya Pandemi Covid-19, temuan survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 61,7 persen.  

Masih tingginya kepuasan tersebut menunjukkan dukungan publik terhadap kebijakan Jokowi dalam menangani pandemi dan dampak sosial-ekonominya.

Korupsi Yoory Corneles Merembet ke Anies Baswedan

Kasus korupsi dalam pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019 sudah mulai merembet ke Gubernur DKI Anies Baswedan.

Pasalnya, terdakwa Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan diduga ditugaskan oleh Anies Baswedan untuk pembelian tanah seluas 4,2 hektar pengadaan lahan di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019.

“Pak Anies menugaskan Sarana Jaya untuk membangun ribuan unit rusun DP 0 Rupiah, tapi mengapa membeli lahan hijau di dekat lapangan terbang?” ujar anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari, yang dikutip Warta Viral dari intagram psi_jakarta, Rabu (20/10/2021).

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan ngototnya pembelian tanah seluas 4,2 hektar di Munjul, Jakarta Timur demi memenuhi salah satu janji politik Gubernur DKI Anies Baswedan membangun Rusun DP 0 Rupiah.

Pasalnya, area tanah tersebut tidak dapat didirikan bangunan karena termasuk zona hijau.

Tim Investigasi Sarana Jaya pun menyampaikan bahwa 73 persen lahan di Munjul berada dalam zona hijau rekreasi, jalur hijau, dan prasarana jalan sehingga tidak dapat dilakukan pembangunan apalagi menjadi rusunami.

Oleh karena itu, Sis Eneng meminta agar Gubernur Anies dapat transparan untuk membuka data pengadaan tanah tersebut.

Hal yang sama juga terungkap dari Jaksa KPK yang hasil kesimpulan konsultan tanah atas lahan Munjul, Jakarta Timur, menyebutkan tanah tersebut tidak bisa digunakan untuk program ‘hunian DP 0 rupiah’.

Namun mantan Yoory Corneles, tetap membeli lahan itu dan diperuntukkan buat program rumah DP 0 rupiah.

Itu diketahu dari surat dakwaan jaksa KPK yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (14/10/2021) lalu.

Jaksa mengatakan Yoory menandatangani pembelian tanah Munjul senilai Rp 217.989.200.000 (miliar). Dari angka itu, Yoory membayar 50 persennya senilai Rp 108.994.600.000 (miliar) ke Anja Runtuwene.

Pada 12 April 2019, staf marketing KJPP Ucu Samsul Arifin membuat re-appraisal dengan analisis perhitungan tanah sebesar Rp 6.122.200 per meter persegi ternyata hasilnya lahan Munjul itu tidak bisa dikembangkan menjadi proyek ‘hunian DP 0 rupiah’. 

Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (Perumda Srana Jaya) Yoory Corneles Pinontoan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000. Dia didakwa melakukan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.

Menurut Jaksa KPK Takdir Suhan, Yoory Corneles Pinontoan telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum.

Jaksa menyebut Yoory tak sendirian. Perbuatan Yoory dilakukan bersama-sama dengan Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar, dan PT Adonara Propertindo sebagai koorporasi.

Jaksa menyebut Yoory telah memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi. Yoory didakwa memperkaya Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar selaku Beneficial Owner PT Adonara Propertindo sebesar Rp 152.565.440.000. 

Kerugian keuangan negara itu berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jaksa menyebut, awalnya pada tahun 2018 Yoory mengajukan usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Gubernur DKI untuk ditampung pada APBD Pemprov DKI Jakarta TA 2019 sebesar Rp 1.803.750.000.000 dengan rencana penggunaannya antara lain untuk pembelian alat produksi baru, proyek hunian DP 0 rupiah, dan proyek Sentra Primer Tanah Abang.

Kemudian Yoory menyampaikan kepada Tommy Adrian bahwa dia akan mendapat penyertaan modal tersebut yang akan dibelikan tanah untuk program Dp 0 rupiah yang rencana berlokasi di Jakarta Timur dengan syarat luas di atas 2 Ha, posisi di jalan besar, lebar muka bidang tanah 25 meter dan minimal row jalan sekitar 12 meter.

Tommy kemudian memberitahukan soal tanah di Munjul, Pondok Rangon yang akan dibeli PT Adonara Propertindo dan akan dijual kembali kepada Sarana Jaya.

Tommy setelah mendapat arahan dari Rudy Hartono dan Anja Runtunewe memasukkan surat penawaran ke Sarana Jaya tertanggal 4 Maret 2019 atas nama Andyas Geraldo anak dari Rudy Hartono dan Anja Runtunewe atas tanah Munjul, yang luasnya 42.000m2 dengan harga Rp.7,5 juta/m2 dan menyebutkan bahwa Andyas adalah pemilik tanah.

Surat penawaran tidak dilengkapi dokumen pendukung bukti kepemilikan hak atas tanah, namun Yoory memerintahkan kepada para Senior Manager Sarana Jaya agar segera ditindaklanjuti.

Kemudian Anja Runtunewe bertemu dengan perwakilan pihak Kongregasi Suster CB di Yogyakarta agar bersedia menjual tanah di Munjul tersebut dan dibeli PT Adonara Propertindo dengan harga Rp 2,5 juta/m2. Kemudian pada 29 Maret dibayar uang muka sebesar Rp 5 miliar melalui transfer dari rekening PT Adonara Propertindo ke rekening atas nama Kongregasi Suster-Suster CB.

Pada 28 Maret 2019, Tommy Aridian sesuai arahan Rudy Hartono dan Anja Runtunewe kembali memasukkan surat penawaran ke Sarana Jaya tertanggal 4 Maret 2019 (tanggal dibuat mundur atau backdate) atas nama Anja Runtunewe untuk menggantikan surat penawaran atas nama Andyas Geraldo.

Yoory menjawab surat penawaran tersebut pada 11 Maret 2019 perihal Kepeminatan atas Penawaran Tanah. Yoory dan Tomny kemudian bertemu membahas harga jual beli tanah yang disepakati Rp 5,2 juta/m2, dengan janji adanya imbalan yang diberikan kepada Yoory.

Untuk membayar pembelian tanah tersebut, Yoory berencana menggunakan dana PMD yang telah dianggarkan pada APBD Pemprov DKI Jakarta tahun 2019. Yoory mengirim surat kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah perihal permohonan pencairan pemenuhan PMD sebesarRp 500 miliar. BPKD Pemprov DKI Jakarta membalas dengan surat yang pada intinya hanya bisa mencairkan sebesar Rp 350 miliar.

Kemudian Yoory memerintahkan Yadi Robby dan Indra S. Arharrys selaku senior manajer Sarana Jaya menyiapkan dokumen Bukti Uang Keluar (BUK) dan Memo Internal Permohonan Pembayaran yang dibuat backdate tertanggal 29 Maret 2019 terkait pembayaran 50% (tahap pertama) atas pembelian tanah Munjul dengan harga Rp 5,2 juta/m2.

Kemudian pada 8 April 2019 disepakati nilai transaksi pembelian tanah tersebut sebesar Rp 217.989.200.000. Selanjutnya Yoory menyetujui dilakukan pembayaran 50% oleh Sarana Jaya yang ditransfer sebesar Rp 108.994.600.000.

Dalam rangka melengkapi formalitas atas pembayaran dari Sarana Jaya yang telah diterima Anja Runtunewe, Tommy meminta bantuan kepada Ucu Samsul Arifin (staf marketing) pada Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) WAHYONO ADI agar dibuatkan estimasi atas tanah Munjul dengan harga di atas harga Rp 7 juta/m2.

Pada 12 April 2019, Ucu Samsul Arifin membuat pra-estimasi dengan analisa perhitungan untuk harga tanah sebesar Rp 6.122.200 perm2, namun untuk zonasi tanah terdiri dari zona hijau dan zona kuning, serta terdapat bidang tanah yang letaknya terpisah dan tidak memiliki akses masukke jalan utama, sehingga kesimpulannya tanah Munjul tersebut tidak bisa dikembangkan menjadi proyek hunian DP 0 rupiah.

Kemudian pada 10 Desember 2019, Sarana Jaua menerima pencairan PMD dari Pemprov DKI sebesar Rp 350 miliar, dan tanggal 18 Desember 2019 kembali menerima pencairan Rp 450 miliar sehingga total Rp 800 miliar. Uang itu salah satunya diperuntukkan untik program Dp 0 rupiah.

Tahu PMD turun, Tommy meminta pembayaran tahap kedua kepada Yoory dan dibayarkan Pada 16 Desember 2019.

Uang pembayaran atas tanah Munjul yang diterima di rekening atas nama Anja Runtunewe seluruhnya berjumlah Rp 152.565.440.000 dan telah dipergunakan Anja dan Rudy selaku pemilik korporasi PT Adonara Propertindo, antara lain untuk keperluan operasional perusahaan, ditransfer ke PT RHYS Auto Gallery yang masih satu grup dengan korporasi PT Adonara Propertindo, maupun keperluan pribadi Anja san Rudy seperti pembelian mobil, apartemen dan pembayaran kartu kredit.

Atas perbuatannya, Yoory didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KISAH INSPIRATIF KOLONEL SANDERS PENCIPTA KFC - Pencipta KFC 65 Tahun, Hartanya Tidak Habis 7 Turunan

Perjalanan hidup Kolonel Sanders pencipta  KFC (Kentucky Fried Chicken) ternyata tidak segaring bumbu KFC buatannya. Bayangkan hingga 65 tahun perjalanan karirnya selalu gagal,  Bahkan sang istri pernah meninggalkannya pada usia 20 tahun. Namun Sander mengajarkan tidak ada kata terlambat untuk sukses . Dengan perjuangan keras di usia 65 tahun sander mulai dikenal di Negara bagian Kentucky karena resep ayam goreng buatannya, Kini hartanya tidak habis 7 turunan dari royalty ciptaannya.

Ya, Kolonel Sanders merupakan pendiri restoran ayam goreng ternama Kentucky Fried Chicken. Wajahnya menjadi ikon KFC dan terpampang di berbagai sudut restoran. Siapa sesungguhnya Kolonel Sanders dan bagaimana perjalanan kariernya hingga ia mendirikan KFC? 

Kolonel Sanders memiliki nama lengkap Harland David Sanders. Ia lahir di negara bagian Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 9 September 1890.

Sebagian orang mengenalnya sebagai pendiri KFC, namun banyak juga yang mengenal ia sebagai sosok pengusaha yang tak kenal lelah dan menginspirasi banyak orang untuk tetap gigih meraih kesuksesan, meski usianya sudah tak muda lagi.

Harland Sanders merupakan anak tertua dari pasangan Wilbur David Sanders dan Margaret Ann Sanders.

Ayahnya bekerja di perkebunan dan kadang-kadang mencari tambahan uang dengan bekerja di rumah jagal. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari menjaga dan merawat Harland dan kedua adiknya.

Masa-masa sulit kehidupan Harland dimulai ketika ia menginjak usia 6 tahun. Ayahnya meninggal dunia dan ibunya harus mencari kerja di luar untuk menghidupi kebutuhan keluarga.

Ketika sang ibu mendapatkan pekerjaan di pabrik pengalengan tomat, Harland harus menjaga adik-adiknya di rumah. Ia melakukan semua pekerjaan rumah, termasuk memasak.

Karena memasak sudah menjadi tanggung jawabnya sehari-hari, pada usia kurang dari 10 tahun, kemampuan memasak Harland bisa dibilang sangat mumpuni.

Untuk anak seusianya, ia bisa memasak berbagai menu dan bisa menggunakan pisau dan alat masak lain dengan sangat baik.

Pada usia 12 tahun, sang ibu menikah lagi. Harland tidak akur dengan ayah tirinya. Alhasil, prestasinya di sekolah pun menjadi berantakan.

Setahun kemudian, Harland nekad keluar dari sekolah dan pergi meninggalkan rumah. Ia bekerja serabutan untuk bertahan hidup, mulai dari bekerja di pabrik pembuatan kereta kuda hingga bekerja di perkebunan, seperti yang dilakukan ayahnya dulu.

Perjalanan karier Harland Sanders bisa dibilang merupakan bagian paling menarik dari biografi Kolonel Sanders untuk disimak.

Dari usia belasan, ia sudah bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Setelah bekerja serabutan di perkebunan, pabrik kereta, hingga menjadi kuli, Harland akhirnya memutuskan untuk mendaftar menjadi tentara pada tahun 1906 saat usianya 16 tahun.

Ia ditugaskan di Kuba. Namun kariernya di militer hanya bertahan satu tahun saja. Di usia 17, ia kembali bekerja serabutan.

Di tahun-tahun berikutnya, Harland Sanders bekerja di berbagai tempat dan sempat juga mendirikan berbagai usaha, meski tidak semua bertahan lama.

Harland bekerja di perusahaan pembuatan rel kereta api dan juga sempat belajar ilmu hukum dan bekerja di kantor penyedia bantuan hukum.

Pada tahun 1920, Harland Sanders mendirikan perusahaan kapal feri. Usaha ini dinilai cukup sukses.

Hanya dalam dua tahun saja, perusahaan kapal feri milik Harland Sanders tersebut sudah menghasilkan profit ratusan ribu dolar dan dilirik oleh berbagai investor.

Akhirnya, sekitar tahun 1923, Harland melepas perusahaan tersebut dan menjualnya ke investor.

Hasil penjualan perusahaan kapal feri digunakan Harland untuk mendirikan perusahaan lampu di tahun 1924.

Perusahaan ini gagal total karena pada pertengahan 1920an, ada perusahaan listrik lain yang lebih mendominasi pasar dan menciptakan teknologi baru.

Setelah gagal dengan perusahaan lampu, Harland pindah dari Indiana ke Kentucky. Di sini, ia membuka usaha pom bensin.

Usaha ini juga tidak berjalan dengan baik karena pada tahun 1930 Amerika Serikat menderita krisis ekonomi parah yang dikenal dunia dengan nama “The Great Depression“.

Setelah “The Great Depression”, Harland mencoba peruntungan kembali dengan mengubah pom bensin miliknya menjadi restoran.

Dengan kemampuan memasak yang mumpuni, Harland menyediakan aneka menu makanan, mulai dari ayam goreng hingga steak. Usaha restoran ini cukup sukses dan bertahan selama belasan tahun.

Karena restoran tersebut cukup terkenal di wilayah Kentucky, Harland menjadi dikenal banyak orang dan mendapatkan julukan “Kolonel Sanders”, meski faktanya ia tak pernah mendapatkan gelar kolonel selama berkarier di militer.     

            

Pada tahun 1950 atau saat usianya menginjak 60 tahun, Harland Sanders mulai merasa peruntungannya di bidang restoran menurun.

Jumlah pelanggan tidak pernah meningkat banyak dan ia merasa menunya yang itu-itu saja sangat membosankan. Ia memutuskan untuk melakukan revolusi dengan menutup sementara restoran tersebut.

Ia bahkan akhirnya menjual restoran itu untuk modal dalam melakukan “hal baru” yang sudah direncanakan.

Harland menyadari jika selama ini pelanggan restoran sangat menyukai ayam goreng buatannya. Ia mencoba untuk mengembangkan resep ayam goreng tersebut dan menjadikannya usaha.

Dengan modal yang dimiliki, Harland menghabiskan waktu selama lebih dari setahun untuk melakukan uji coba dengan resep ayam goreng. Ia juga mencoba menjual kepada orang-orang dengan konsep door-to-door dan membuka warung kecil di pinggir jalan.

Karena ayam goreng Harland memang enak, usaha kecil ini membuahkan hasil. Pada tahun 1952, ia memutuskan untuk membuka restoran khusus ayam goreng. Restorannya kali ini diberi nama Kentucky Fried Chicken atau KFC.

Restoran ini menyajikan ayam goreng khas Kolonel Sanders yang dibumbui dengan 11 bumbu rahasia. Restoran inilah yang akhirnya berkembang pesat dan menjadi salah satu franchise fast food terbesar di seluruh dunia.

Kolonel Sanders dan KFC-nya akhirnya berhasil sukses. Pada saat KFC sedang terkenal, usia Kolonel Sanders sudah tidak muda lagi, yaitu hampir 70 tahun.

Kolonel Sanders sosok yang inspiratif dan mengajarkan kita untuk tidak pantang menyerah meski usaha yang dibangun mengalami pasang dan surut.

Kesuksesan KFC di usianya yang sudah senja membuat Kolonel Sanders sudah terbiasa bekerja di masa tua.

Di usia yang sudah kepala 8, ia tetap bekerja mempromosikan KFC di berbagai tempat, meski pada saat itu hartanya sudah tak terhitung lagi banyaknya.

Kolonel Sanders masih sering mengunjungi cabang-cabang KFC di berbagai negara bagian untuk memberi motivasi, melakukan inspeksi, atau sekedar promosi pada pelanggan.

Kolonel Sanders wafat pada 16 Desember 1980 di usia 90 tahun. Ia meninggal karena menderita penyakit leukimia akut. Kolonel Sanders dimakamkan di pemakaman Cave Hill di Louisville, Kentucky. 

Terimakasih Kolonel Sanders yang telah mengajarkan kepada kita makna tentang perjuangan yang tidak kenal lelah. 

Jokowi soal Indonesia Digugat WTO: Kita Hadapi

Presiden Joko Widodo menyatakan siap menghadapi berbagai gugatan dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organizations/WTO) akibat kebijakan larangan ekspor nikel yang diterapkan Pemerintah Indonesia.

Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk tetap membentuk industri hilir di Indonesia meskipun dapat banyak tentangan dari negara asing. Sebab, NKRI akan mulai menyetop ekspor berbagai bahan baku (raw material) seperti bijih nikel.

Presiden Jokowi meminta para pelaku industri dalam negeri agar berani menghadapi cibiran negara luar.

"Meskipun kita digugat di WTO, tidak apa. Nikel, nikel kita, barang, barang kita, kita jadikan pabrik di sini, barang di sini, itu hak kita. Kita hadapi kalau ada yang menggugat, jangan digugat kita mundur lagi," ungkap Jokowi di Istana Negara, Rabu (13/10/21).

Bahkan, ia mengaku siap meladeni gugatan-gugatan tersebut dengan mengirimkan pengacara-pengacara terbaik Indonesia yang berkelas internasional ke WTO.

Tak hanya gugatan yang berasal dari penolakan larangan ekspor bijih nikel, Jokowi mengatakan Indonesia juga siap apabila ada gugatan terkait komoditas minyak sawit (CPO).

Sebab, Pemerintah Indonesia ingin CPO tidak diekspor secara mentah saja, tapi juga diolah menjadi barang-barang lain di dalam negeri.

"Sawit juga sama, suatu titik nanti setop (ekspor). Yang namanya ekspor CPO, harus jadi kosmetik, mentega, harus jadi biodiesel dan turunan-turunan lain, dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi karena kita digugat di WTO," tegas dia.

Di sisi lain, Jokowi mengatakan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang saat ini diterapkan pemerintah sengaja dilakukan untuk menciptakan nilai tambah melalui industri hilirisasi.

Sebab, ia melihat komoditas mineral dan batu bara (minerba) akan mengalami ledakan (booming) harga, sehingga berpotensi mengerek ekspor Tanah Air.

Tapi, Jokowi tidak mau ekspornya dilakukan hanya dalam bentuk barang mentah, namun harus sudah diolah di dalam negeri.

Presiden Jokowi tak ingin Indonesia kehilangan kesempatan untuk jadi pemain besar di kancah industri global. Menurutnya, NKRI harus lantang berbicara terhadap segala hak milik yang selama ini banyak dikuasai asing.

"Dulu ada booming minyak, kita kehilangan, ada booming kayu, kita kehilangan. Kali ini, tidak, minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikukuh bahwa Indonesia harus bisa jadi negara produsen yang menguasai industri hilir. RI 1 ingin menciptakan nilai tambah pada suatu kegiatan ekonomi yang memegang hajat hidup orang banyak.

Dalam hal ini, Jokowi coba mencontohkan industri tambang, di mana para pekerjanya kerap dicap sebagai tukang gali saja. Dia tidak mau para pekerja tambang ke depan hanya bisa menggali bahan mentah (raw material) untuk kemudian diekspor ke negara lain.

"Artinya apa? Kalau tambang ya kita jangan jadi tukang gali saja. Anugerah yang diberikan Allah ke kita betul-betul luar biasa besarnya," kata Jokowi

Tapi kalau hanya tukang gali kita kirim keluar mereka buat smelter di sana, kemudian dibuat barang setengah jadi atau jadi, kembali ke sini kita beli. Ini lah yang sedikit demi sedikit harus kita hilangkan," tegasnya.

Menurut dia, prinsip ekonomi berkelanjutan harus betul-betul dijaga dan dipegang teguh. Jokowi mendesak seluruh komoditas yang ada harus didorong proses hilirisasinya.

"Misalnya mengenai nikel yang bisa kita olah katoda baterai, stanless steel, lithium batery, yang nanti dintegrasikan dengan industri otomotif yang kita miliki karena kesempatan yang ada ke depan mobil listrik. Jangan lagi kehilangan kesempatan lagi, jangan lagi ekspor lagi nikel dalam raw material," serunya.

Jokowi pun memaksa setiap perusahaan BUMN dan swasta untuk memberhentikan ekspor bahan mentah, untuk kemudian mendirikan industri di dalam negeri. Dalam hal ini, dia memproyeksikan Indonesia bisa memproduksi mobil listrik untuk 2-3 tahun ke depan.

Makna di Balik Taring Putih Celeng Barisan Pendukung Ganjar

Kader PDIP yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024 kini membuat logo Barisan Celeng Berjuang. Logo bergambar kepala celeng berwarna merah dengan taring panjang berwarna putih. Apa arti di balik taring putih pada logo itu?

"Taring panjang agar kita tetap semangat berjuang tidak takut rintangan apapun. Warna merah artinya kader PDIP arus bawah yang berani memperjuangkan pilihannya, sedangkan putih simbol kebenaran hati nurani kami," kata salah satu penggerak Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Kabupaten Purworejo sekaligus kader PDIP yang membuat logo barisan celeng berjuang, Eko Lephex, saat dihubungi detikcom, Selasa (12/10/2021).

Dalam gambar itu, juga tertulis kalimat 'Barisan Celeng Berjuang'. Eko menyebut, barisan celeng yang dimaksud adalah para kader PDIP yang selalu berjuang untuk kebenaran dan mengusung Ganjar sebagai capres.

"Barisan celeng yaitu kita-kita kader PDIP yang ingin selalu berjuang untuk kebenaran demi besarnya partai mengusung Ganjar Pranowo Presiden 2024," ujarnya.

Logo ini disebut-sebut sebagai semangat perlawanan usai para kader PDIP pendukung Ganjar dijuluki celeng.

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut celeng bagi pengurus dan oknum PDIP yang mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024.

Bambang menyebut kader PDIP yang mendeklarasikan capres mendahului arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, telah keluar dari barisan.

"Kalau ada pengurus yang bicara di luar perintah partai artinya apa? Keluar dari barisan. Kalau keluar dari barisan ya siap untuk tidak di barisan," ujarnya, saat dijumpai di Sukoharjo, Sabtu (9/10/21).

Lalu dia bicara sebuah adagium yang ada di PDIP. "Adagium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng," tegasnya.

Bambang hanya menyebut yang mendahului keputusan Megawati soal dukungan capres adalah celeng. Pernyataannya itu disampaikan untuk menyebut Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo, yang menjadi Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Purworejo, kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo untuk maju Pilpres 2024.

Sukarno Disebut Dibunuh, Begini Catatan Miris Perawatannya Versi Sejarawan Asvi Warman

Didi Mahardika, cucu Presiden Republik Indonesia pertama Sukarno, menyebut Sang Proklamator dibunuh. Lalu bagaimana perawatan kesehatan Bung Karno menjelang kematiannya?

Cerita perawatan kesehatan Bung Karno di sisa hidupnya ini diungkap oleh sejarawan BRIN Asvi Warman Adam dalam tulisan berjudul 'Beda Perawatan Soeharto dengan Sukarno'. Tulisan ini terhimpun dalam buku 'Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto' suntingan FX Baskara Tulus Wardaya.

Diceritakan dalam buku itu bahwa sejak awal 1968 Bung Karno berada dalam 'karantina politik' dan tinggal paviliun Istana Bogor. Bung Karno kemudian dipindahkan ke peristirahatan 'Hing Puri Bima Sakti' di Batutulis, Bogor.

Melihat kondisi ini, putri Bung Karno, Rachmawati, menemui Soeharto di Cendana untuk meminta agar ayahnya dipindahkan ke Jakarta. Pada awal 1969, Sukarno pindah ke Wisma Yasoo di Jalan Gatot Subroto (sekarang Museum Satriamandala).

"Sukarno mendapat perawatan seperti pasien di rumah sakit, dalam arti diukur suhu badan dan tekanan darah beberapa kali dalam sehari, serta jumlah air kencing selama 24 jam," tulis Asvi.

"Pernah ada pemeriksaan rontgen. Tidak diberikan diet khusus seperti yang dilakukan terhadap pasien gangguan ginjal. Selain itu, Bung Karno hanya dilayani oleh seorang dokter umum (dr Sularjo). Bung Karno tidak pernah mendapat penanganan khusus dari dokter spesialis," lanjutnya.

Ketika kondisi Bung Karno kritis, Prof Mahar Mardjono, guru besar Universitas Indonesia, sempat menceritakan kepada dr Kartono Mohammad bahwa obat yang diresepkannya disimpan saja di laci oleh 'dokter yang berpangkat tinggi'.

Sementara itu, menurut catatan perawat, obat yang diberikan kepada Sukarno adalah vitamin B12, vitamin B kompleks, Duvadilan, dan Royal Jelly (yang sebenarnya madu).

"Kalau sakit kepala diberi Novalgin, sesekali, kalau sulit tidur, Sukarno diberi tablet Valium," lanjutnya.

Selain itu, Asvi menjelaskan tekanan darah Bung Karno saat itu relatif tinggi, yakni 170/100. Tetapi ia tidak diberi obat untuk menurunkan tekanan darahnya itu. Juga tidak tercatat obat untuk melancarkan kencing ketika Bung Karno mengalami pembengkakan.

"Ketika kesehatan Sukarno semakin kritis, pipinya kelihatan bengkak, gejala pasien gagal ginjal, Guruh dan Rachmawati sempat memotret ayahnya. Foto itu sempat beredar kepada pers asing. Guruh dan Rachmawati kontan diinterogasi di markas CPM Guntur, Jakarta," tutur Asvi.

Bung Karno harus menanggung beban sakitnya itu sampai ia mengembuskan napas terakhirnya pada 21 Juni 1970.

Didi Mahardika, Cucu Soekarno Sebut Soekarno Di Bunuh Di Wisma Yasoo

Dikutip dari Detik.com

Didi Mahardika, cucu presiden pertama RI, Sukarno, mengatakan bahwa kakeknya dibunuh ketika tinggal di Wisma Yasoo, Jakarta.

Ia melontarkan pernyataan itu dalam wawancara dengan YouTuber Nanda Persada di kanal YouTube V Entertainment yang diakses Jumat (1/10/2021).

Awalnya, Nanda bertanya terkait alasan Didi membuat video musik TRAH yang berjudul Untuk Indonesia Raya. Video musik itu diambil di beberapa lokasi ikonik di Jakarta, seperti Rumah Cilandak, Bundaran H I, Gelora Bung Karno, dan Museum Satria Mandala.

"Museum Satria Mandala atau Wisma Yasoo, Mas? Mulai gue datang di Satria Mandala atau yang disebut Wisma Yasoo. Wisma Yasoo itu adalah tempat peristirahatan terakhir Bung Karno yang seolah-olah kayak diasingkan gitu ya, tidak diberikan kesempatan untuk membela dirinya di persidangan atau apapun, seperti diasingkan," kata Nanda.

Didi langsung menyambar omongan Nanda dan mengatakan bahwa Sukarno tak hanya diasingkan, tapi juga dibunuh di tempat tersebut.

"Tidak hanya diasingkan, tapi di situlah bapak kita, bapak bangsa, bapak proklamator kita, yang memperjuangkan kita semua, dibunuh di situ. Dibunuh, iya, harus banyak yang tahu," ujar Didi.

Nanda kemudian mempertanyakan kembali pernyataan Didi tersebut. Didi lantas menegaskan dirinya yakin akan kejadian tersebut.

"Apa perlu gue ulang lagi? Kalau mau ada yang bertanya, mungkin bisa ditanyakan ke ahli sejarah. Dan ahli sejarah yang bisa menceritakan apa adanya," kata Didi.

Lebih lanjut, Didi mengatakan bahwa Museum Satria Mandala saat ini dulunya adalah Wisma Yasoo. Didi menilai keberadaan Wisma Yasoo dicoba ditutup-tutupi dengan mengubah nama tempat itu menjadi Museum Satria Mandala.

Bahkan, ia mengklaim sempat berbicara dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, terkait Wisma Yasoo ini.

"Kenapa dihilangkan Wisma Yasoo-nya gitu? Seperti mau mengalihkan sejarah," kata Didi.

Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,Wildan Sena Utama, mengatakan bahwa Soeharto mulai mengisolasi Sukarno dari kegiatan politik setelah melakukan kudeta.

Upaya Soeharto itu, kata Wildan, sebagai bagian dari "de-Sukarnoisasi". Hal itu bertujuan agar pengaruh dan ingatan masyarakat terhadap Bung Karno berkurang.

"Aktivitas politik dan kegiatannya sehari-hari diawasi oleh negara," kata Wildan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (1/10/2021) malam.

Wildan mengatakan, Sukarno lantas menetap di Wisma Yasoo hingga meninggal dunia. Saat itu, Sukarno mendapatkan perlakuan tak manusiawi dari rezim.

"Sukarno memang mendapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti yang seharusnya ia dapatkan sebagai mantan presiden," kata Wildan.

Sejarawan dari Universitas Indonesia, Bondan Kanumoyoso, mengatakan ada upaya pembiaran oleh rezim saat itu terhadap Sukarno ketika mengalami sakit menjelang kematiannya.

Ketika sakit, kata dia, Sukarno justru mendapatkan pelayanan kesehatan yang di bawah standar, padahal, statusnya merupakan mantan presiden Republik Indonesia.

"Bahkan juga di bawah standar pelayanan manusia biasa itu. Harusnya dibawa ke RS dan dapat perawatan layak. Setahu saya, kalau seorang mantan presiden sakit pelayanannya setara dengan presiden. Harusnya seperti itu yang didapatkan," kata Bondan kepada CNNIndonesia.com.

Senada, sejarawan Andi Achdian mengatakan bahwa dugaan Sukarno dibunuh atau tidak saat di Wisma Yasoo masih menjadi perdebatan.

Namun, ia memastikan bahwa Sukarno menjelang ajalnya seperti dijadikan tahanan oleh rezim Orde Baru. Kala itu, Sukarno tak bisa mendapatkan hak-haknya dengan sewajarnya.

"Tapi bahwa dia diisolasi dan enggak bisa bertemu artinya 'dipenjara', menjadi tahanan orba itu bisa lah. Bahwa memang dibatasi," kata Andi.