Buruk Muka Pemberdayaan Jangan Cermin Yang Di Belah

Diskusi panjang dalam sebuah seminar itu, menjadi sangat menarik ketika tem pemberdayaan dinilai dan dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya. Ketika dalam kurun waktu yang cukup panjang, nilai pemberdayaan di anggap telah kehilangan ruhnya, maka diskusi ini menjadi ajang layaknya sebuah oase untuk mencari solusi dari kebuntuan-kebuntuan yang selama ini telah berjalan. Para pengembara pemberdayaan itu, bagai kekurangan bekal air minum untuk menempuh jalur padang pasir pemberdayaan yang sangat luas yang tidak di ketahui mana pangkal dan ujungnya.

Umpamanya ketika di lontarkan tema tentang makna pemberdayaan dan seberapa jauh nilai pemberdayaan itu merasuk dan menjiwai dalam dari seorang pemberdaya. Semuanya sepakat bahwa masyarakat harus mendapatkan hak-haknya dasarnya, harus diperjuangkan aspirasi politiknya, di kuatkan mekanisme control dan bargaining powernya. Semuanya menyetujui bahwa terdapat ketidakberesan dalam stuktur tatanan birokrasi serta regulasi formal Negara ini. Dan pemberdayaan dianggap sebagai problem solvingnya dari masalah kemiskinan di Negara yang kaya raya ini. Karena memang telah terbukti, bahwa sistem diktator dan otoriterisme dari sistem yang sentralistik telah sukses membawa bangsa ini dalam kebangkrutan.

Dan alangkah sangat mulianya ketika idealisme dan keberpihakan kepada masyarakat yang kurang beruntung itu dapat di terjemahkan dan di implementasikan dalam sebuah kerangka system yang lebih baik. Yang dalam pelaksanaannya di serahkan kepada demokrasi. Yang dalam arti segala bentuk keputusan di kembalikan kepada masyarakat. Meskipun terpaksanya kita kembalikan juga pertanyaanya apakah demokrasi selama ini yang kita jalani sudah merepresentasikan aspirasi politik masyarakat, ataukah sudah di belokan oleh tangan-tangan kekuasaan yang mempunyai kepentingan dan menunggangi dari kebodohan serta ketidaktahuan masyarakatnya. Pelaku pemberdayaan di tantang, apakah mampu untuk menghasilkan goal sesuai dengan cita-cita bersama itu. Dan karena memang hakikatnya secara yuridis kita telah di tunjuk, di bentuk dengan sistem demokratis masyarakat yang berbias, maka seringkali kita terjebak dan menyadari dengan angkuhnya bahwa kita merupakan orang-orang pilihan yang di tugaskan untuk mengentaskan kemiskinan sehingga lupa dan tidak menyadari esensi pemberdayaan masyarakat namun sudah di persempit dengan pemberdayaan diri kita sendiri.

Letak idealisme dan point of perception kita terhadap pemberdayaan di kungkungi dengan lingkungan yang mungkin malah tidak mendukung proses pemberdayaan itu, namun malah di kelilingi dengan pelemahan-pelemahan di sana sini yang bisa berasal dari tatanan birokrasi, intervensi demokrasi yang lemah, administrasi minded yang absurd, yang bercampur dengan motivasi-motivasi serta keserakahan pribadi.

Jadi mungkin tulisan ini hanya menawarkan tesis yang sederhana. Bahwa harus kita lihat kembali, harus kita rekonstruksi kembali pemahaman-pemahaman kita terkait dengan nilai pemberdayaan itu. Contohnya: apakah nilai pemberdayaan itu sebuah alur tahapan yang menyerupai proyek ataukan dia sebuah bangunan nilai. Bangunan nilai pemberdayaan atau sering kita sebut sebagai ruh pemberdayaan ini berposisi primer ataukah sekunder dalam sistem kita ini. Mungkin dapat kita sepakati bahwa nilai ruh pemberdayaan itulah yang harusnya berposisi primer. Namun pertanyaan selanjutnya, nilai pemberdayaan ini di ukur dengan kriteria seperti apa, dengan indikator-indikator macam apa, bagaimana teknis penilaiannya. Seberapa besar nilai subjektifnya. Siapa yang berhak menentukan penilaianya tersebut. Dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan lain yang saling silang sengkarut.

Tantangan pemberdayaan yang berasal dari luar lebih sering kita perhatikan daripada tantangan dan ancaman dari dalam diri kita sendiri. Berbagai kasus yang muncul yang merupakan akumuluasi puncak dari wajah pemberdayaan kita semakin hari semakin menampakkan wajah yang sesungguhnya. Kita sibuk mempertengkarkan masyarakat yang tidak berdaya namun lupa bahwa kita sesungguhnya tidak berdaya. Nilai-nilai moral yang menjadi soko gurunya pemberdayaan sudah di gantikan dengan nilai kapitalistik yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

Kasus fraud, lemahnya sistem manajemen organisasi, dukungan sistem yang masih belum solid dan inkonsistensi kebijakan membuktikan bahwa sesungguhnya yang harus di perbaiki adalah diri kita terlebih dahulu. Tamparan kasus demi kasus tidak boleh membutakan mata hati kita bahwa memang terjadi ketidakberesan dalam sistem kita sendiri. Secara jantan harus kita akui, bahwa nilai pemberdayaan dalam kita sendiri ternyata masih jauh dari harapan.

Seberapa banggakah kita menyandang predikat sebagai seorang pemberdaya? Seberapa murnikah nilai pemberdayaan dalam diri kita? Pertanyaan-pertanyaan moral dari nurani kita selama ini hilang entah kemana.

Gilang Prayoga,

Praktisi Pemberdayaan