PERANG MINYAK

Perang minyak telah di tabuh. Demo kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) serentak dilaksanakan di kota-kota besar Indonesia, yang di prediksi akan memuncak pada hari Selasa (27/3) bersamaan dengan rapat paripurna DPR. Gelombang penolakan rakyat atas rencana pemerintah itu telah membuat apa yang di sebut para ekonom sebagai multiplier effect. Sebelum kenaikan harga BBM di yang akan di tetapkan per tanggal 1 April 2012 telah di dahului oleh harga-harga kebutuhan pokok yang membumbung tinggi. Para mahasiswa kembali turun ke jalan, menggalang massa untuk menyuarakan penentangan kenaikan BBM. Mereka mengadakan koalisi dengan seluruh rekan se-Indonesia dengan di dukung oleh ormas, lembaga-lembaga independent, dan berbagai macam elemen yang memiliki visi yang sama. Setelah sebelumnya dilakukan beberapa demo secara parsial dan sporadic di Indonesia, mereka telah merencanakan unjuk rasa kembali secara massive yang akan di pusatkan di depan gedung DPR.

Menyikapi hal tersebut Pemerintah sigap untuk menghadang rencana “perang” massa itu dengan memerintahkan POLRI dan TNI untuk menjadi garda depan. Meskipun menjadi problematic sendiri ketika TNI harus turun tangan mengamankan para pendemo. Banyak pihak menilai pengerahan TNI tidak sesuai dengan fungsinya. Yang seharusnya berfungsi untuk menjaga atau mengamankan kedaulatan NKRI dari pihak asing, ini malah di hadapkan kepada rakyat sendiri. Dan yang terjadi adalah benturan yang berujung kekerasan. Meskipun ada nada-nada sumbang bahwa itu terjadi karena ada provokasi, karena di tekan duluan atau apapun saja. Namun yang pasti, moment tersebut membuat kepercayaan publik kepada pemerintah SBY merosot tajam. Pertanyaannya adalah apakah mengemukakan ketika rakyat mengemukakan pendapatnya lantas sudah mesti dituduh subversif? Apakah ketika melaksanakan demonstrasi, sudah di curigai akan melakukan perusakan-perusakan atau penjarahan massal. Ataukah merupakan ketakutan penguasa negeri ini akan terjadinya demonstrasi seperti 1998.

Para penuntut penolakan, partai oposisi, menyatakan bahwa ini merupakan pembohongan publik. Mereka mengklaim bahwa dengan perhitungan mereka, APBN negara tidak akan jebol meskipun harga BBM mencapai 125 US Dollar per barel. Bahkan selama ini pemerintah cenderung tertutup atas hasil penjualan minyaknya. Mereka mengemukakan bukti-bukti yang menyatakan bahwa negara ini telah di untungkan dengan hasil penjualan minyak mentah dan penjualan BBM masyarakat. Bahkan di temukan suplus dengan nominal 97 Triliun per tahun dari hasil bakulan minyak tersebut. Sedangkan di pihak lain, Pemerintah juga ngotot bahwa subsidi BBM banyak di nikmati oleh warga yang mampu dan bukan rakyat miskin. Meskipun harus di runut, apakah mempunyai sepeda motor pada masa kini serta merta telah dianggap warga yang mampu sehingga tidak perlu di subsidi. Para pendukung BBM juga berkilah dengan menyiapkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara (BLS) yang di tujukan kepada rumah tangga miskin dengan besaran Rp. 150.000,- /bulan. Selain itu juga telah di siapkan program subsidi angkutan umum dan beasiswa miskin. So, pemerintah berkeras untuk mengatakan ini bukan kenaikan namun penyesuaian.

Namun para penentang dan banyak sebagian masyarakat merasa tidak puas, karena kompensasi yang di berikan di rasa tidak menyelesaikan masalah. Harga-harga menjadi lompat galah, sementara pendapatan tidak pernah bertambah kecuali PNS. Angka kemiskinan di prediksi akan meningkat sangat signifikan.

Garis kemiskinan BPS dengan indeks pengeluaran per kapita per bulan Rp 233.740,- saja telah mencatat kurang lebih 30,02 Juta jiwa (sumber : BPS, Agustus) yang berada di garis kemiskinan. Kita yang mempunyai pendapatan misalnya Rp 500.000,- setiap bulan di anggap sudah melampui kemiskinan, meskipun kita juga merasakan megap-megap (sulit bernafas) untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Coba anda bayangkan dapat hidup apa dengan hanya uang segitu selama sebulan. Jadi bagi anda yang mempunyai pendapatan dan pengeluaran per bulan lebih dari nominal tersebut selama sebulan anda tergolong tidak miskin.  Kalau tidak miskin, tentu anda tidak berhak mendapatkan subsidi. Memang orang miskin dan data kemiskinan sangat jauh berbeda. Mungkin sebaiknya sebelum, bahwa bapak-bapak pejabat yang terhormat merasakan di gaji sebesar RP 500.000,- / bulan. Coba kalau mereka berani menghadapi hidup ini dengan menanggung kebutuhan pokok selama sebulan.

Mungkin teorinya sedikit absurd, kemiskinan jenis apa yang layak di santuni. Beribu-ribu buruh pabrik dan pegawai informal di pekerjakan dengan upah di bawah UMK/UMR, jika mengacu indeks BPS juga tidak termasuk rakyat miskin yang memerlukan bantuan. Ini merupakan hinaan besar, kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, namun di anggap tidak mempunyai masalah kemiskinan. Sungguh saya tida pernah paham dengan masalah kemiskinan. BLT di bagikan hanya sebagai permen pemanis di mulut namun tidak pernah mengenyangkan rakyat. Insiden BLT yang tidak tepat sasaran, menciptakan disharmoni di antara masyarakat tidak pernah di jadikan pertimbangan untuk mencari solusi yang lebih cerdas. Tidak heran jika BLT juga di tentang oleh para perangkat desa. Dan puncaknya adalah Pemerintah sudah buta tuli melihat kondisi rakyat yang nafas kehidupannya semakin kembang kempis.

Namun mungkin kita harus mencoba menanyakan langsung kepada masyarakat kecil di desa-desa, di kampung-kampung, ibu-ibu penjual sayur, pedagang keliling, bapak bapak petani dan nelayan di dusun-dusun apakah mengetahui sebab-sebab kenaikan BBM. Yang mereka ketahui dari informasi-informasi televisi, pidato bapak presiden, wacana-wacana dari anak-anak mereka para mahasiswa, kaum intelektual, dari obrolan gardu dengan tetangga-tetangga mereka adalah katanya APBN akan jebol karena defisit menutup subsidi. Namun mereka menjadi bingung ketika di paparkan lagi ketika ternyata ada informasi bahwa sebenarnya hasil penjualan minyak itu ternyata surplus. Sebagai rakyat yang selalu di asosiasikan kurang pintar, mereka menjadi bingung. Informasi mana yang sebenarnya benar dan harus mereka percayai.

Mereka tidak paham perhitungan minyak, impor minyak, berapa kilang minyak yang ada, berapa produksinya, neraca keuangan pertamina, Exxon mobile dlsb. Mereka tidak paham segala yang di belakangnya. Yang mereka rasakan hanyalah kehidupan semakin sulit, nyeri sekaligus ngeri melihat masa depan anak-anak meraka.

Entah siapa nanti yang akan menang dalam peperangan ini. Rakyat tidak perduli apakah BBM mau naik atau tidak, rakyat tidak ambil pusing apakah harga juga akan membumbung ke angkasa. Namun yang terpenting adalah Negara memastikan kemudahan hidup mereka, menjamin mereka masih dapat membeli kebutuhan pokok, dapat mensekolahkan anak-anak mereka, memperoleh pendapatan yang layak yang dapat mencukupi hak-hak mereka sebagai warga Negara sesuai dengan tugas Pemerintah yang di amanatkan dalam Undang-Undang.  Namun bila belum dapat merealisasikannya, sungguh harus kita pertanyakan lagi fungsi Negara selama ini. Diperlukan atau tidak. Rakyat yang akan menjadi hakimnya.

Gilang Prayoga

Purbalingga

16.04 wib.